Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2023

DINAS PERHUBUNGAN Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta



Syarat Kualifikasi Tender

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
Izin Usaha Memiliki Surat Izin Usaha akuntan publik dari Kementrian Keuangan RI atau aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya YTDL atau aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa dari instansi yang berwenang yang masih berlaku
Memiliki TDP atau NIB
Memiliki 9001
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2 tahun sebelumnya
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik SIKAP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI dalam httpssikap.bpk.go.id dan masih berlaku
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki 9001 dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT tahunan tahun 2021 dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Surat pernyataan tidak menuntut apabila proses pengadaan jasa konsultansi untuk kegiatan ini harus dibatalkan dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak disetujui atau efisiensi anggaran dalam Dokumen Penyediaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Memiliki pengalaman a Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b Mengerjakan pekerjaan yang serupa similar terkait verifikasi transaksi keuangan riskfraud audit atau financial audit atau general audit atau operasional audit, paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak c Nilai pekerjaan sejenis sebagaimana dimaksud di point b tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai total HPS. d Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1 huruf a sampai dengan huruf c untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 satu miliar rupiah.
Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Memiliki sumber daya manusia manajerial tenaga tetap yang dilengkapi dengan pengalaman minimal 1 satu tahun yang dilengkapi dengan bukti potong pajak Pph 21.

Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2023

Nama Tender : Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2023
Unit : LPSE Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja : DINAS PERHUBUNGAN
PAGU : Rp. 694.072.988,00 (694,0 Jt)
Lokasi Pekerjaan : Pemerintah Daerah - Jakarta Pusat (Kota)
Tahap Saat Ini : Pengumuman Prakualifikasi [...]
Tanggal : 28-Pebruari-2023 s/d 27-Maret-2023
Metode : Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Rencana Umum Pengadaan Tender Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2023

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
41632322 Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2023 APBD

Lokasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2023

Pemerintah Daerah - Jakarta Pusat (Kota)

Perhatian


Informasi dan data tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.