Documents

Peraturan OSS (Online Single Submission)

Nama Dokumen Kategori
Surat Edaran OJK S-25/2019 Tentang Penggunaan NIB dalam Melakukan Hubungan Usaha dengan Perbankan
8979x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Permendikbud 25 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
11727x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
SK PTSP DKI Jakarta 127 Tahun 2018 Persyaratan Kepemilikan NIB Dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Non-Perizinan
14096x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Peraturan BPJS KESEHATAN No 4 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Melalui Sistem OSS
10841x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Permenkominfo No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
9769x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Permenaker No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
9491x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Permenkeu No. 71 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan
12791x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
11227x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Permendag No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
14386x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata
14368x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Permendag No. 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
9520x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
13768x download
Peraturan OSS (Online Single Submission)
Showing 1 - 12 of 12 documents

OSS  adalah sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian / lembaga (K / L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeliminasi waktu dan rantai  birokrasi  yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha

 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.