Berikut daftar nama kontraktor bidang AR001 - Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian

Ditemukan 0 perusahaan dengan bidang AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian dari berbagai kualifikasi di Kab Aceh Barat.
Data tidak ditemukan

Tender dengan syarat sub bidang SBU AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian

PAGU: Rp. 274.158.000,00 (274,0 Jt)
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE Kementerian Keuangan
PAGU: Rp. 240.000.000,00 (240,0 Jt)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
PAGU: Rp. 1.137.150.000,00 (1,0 M)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT 01 Mahkamah Agung
PAGU: Rp. 738.092.614,00 (738,0 Jt)
DINAS KESEHATAN Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
PAGU: Rp. 1.475.939.000,00 (1,0 M)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI Mahkamah Agung
PAGU: Rp. 1.454.843.000,00 (1,0 M)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PAGU: Rp. 295.250.000,00 (295,0 Jt)
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pemerintah Daerah Kota Tangerang
PAGU: Rp. 300.000.000,00 (300,0 Jt)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pemerintah Daerah Kota Depok
PAGU: Rp. 193.494.000,00 (193,0 Jt)
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
PAGU: Rp. 550.000.000,00 (550,0 Jt)
BIRO UMUM SETDAPROVSU Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
PAGU: Rp. 140.000.000,00 (140,0 Jt)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
PAGU: Rp. 2.872.062.000,00 (3,0 M)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA MMTC YOGYAKARTA Kementerian Komunikasi Dan Informatika
PAGU: Rp. 335.000.000,00 (335,0 Jt)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pemerintah Daerah Kota Depok
PAGU: Rp. 314.248.000,00 (314,0 Jt)
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP KALIMANTAN TENGAH 418767 Kementerian Agama
PAGU: Rp. 173.000.000,00 (173,0 Jt)
KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MAKASSAR Kementerian Keuangan
Ruang Lingkup AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian

Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian

Syarat Pembuatan SBU AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian

Kode SBU AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian – SBU / Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. SBU diberikan untuk 3 jenis perusahaan yakni perusahaan pelaksana jasa konstruksi (Kontraktor), perusahaan pengawas dan perencana jasa konstruksi (Konsultan), dan perusahaan jasa konstruksi terintegrasi. Syarat-syarat untuk membuat SBU AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian adalah sebagai berikut :

  1. NIB(Fotocopy) dari OSS
  2. Akta perusahaan serta SK Kehakiman (Fotocopy)
  3. Domisili usaha yang dijalankan (Fotocopy)
  4. NPWP perusahaan (Fotocopy)
  5. TDP (Fotocopy)
  6. Kartu tanda anggota (KTA) dari asosiasi perusahaan.
  7. KTP para pengurusnya (Fotocopy)
  8. Pas foto berwarna dari direktur utamanya dengan ukuran 3 X 4.
  9. SKA Sertifikat keahlian atau SKT Sertifikat keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada kualifikasi badan usaha.
  10. Fotocopy dari ijazah tenaga ahli, KTP dari tenaga ahli, serta sertifikat keterampilan tenaga ahli serta daftar riwayat hidup.
  11. Daftar dari tenaga teknik atau tenaga ahli yang bekerja di perusahaan.
  12. Neraca serta laporan keuangan serta laporan pajak tahunan yang terakhir
  13. Daftar dari pengalaman kerja yang pernah dilakukan oleh perusahaan.


Update Syarat-syarat untuk membuat SBU AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian 2024


Kualifikasi SBU Sub Bidang AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian

Perusahaan harus memiliki modal atau kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk kualifikasi kecil K1 sedangkan untuk kualifikasi menengah M1 harus memiliki modal atau kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Keterangan;
Untuk badan usaha berbentuk PT ; Nilai kekayaan bersih tersebut harus sesuai dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor didalam Akta Pendirian atau dbuktikan dengan adanya laporan keuangan.

Filter Data