counter easy hit
Paket Pengadaan LPSE Resmi

Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Paser dan Pendampingan Asistensi)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser

Standar Kualifikasi Resmi

Syarat & Kualifikasi Pengadaan

Ketentuan teknis, subklasifikasi SBU, dan dokumen pembuktian kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan LPSE.

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
perijinan berusaha Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, berupa 1. Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020. 2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1. belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi, atau 3. Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017.
KBLI Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB KBLI 71101 Jasa Perencanaan Wilayah KBLI 2017atau KBLI 71101 Jasa Pengembangan Wilayah KBLI 2020
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam lain;
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)
Jenis Keahlian Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota S1 Perencanaan Wilayah & Kota / Planologi + SKA Ahli Muda minimal 3 tahun 1) Memastikan rancangan peraturan daerah memuat Judul Perda, Pembukaan, Batang Tubuh, Penjelasan, dan Lampiran. 2) Memastikan semua substansi muatan materi teknis telah termuat dalan ranperda revisi RTRW. 3) Melakukan penyesuaian yang diperlukan pada dokumen materi teknis revisi RTRW Kabupaten Paser jika terjadi perubahan.4) Mendampingi tenaga ahli hukum dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang mencakup hasil analisis materi teknis dan naskah akademik.
Ahli Hukum S-1 dengan bidang keahlian Hukum; minimal 3 tahun 1) Meninjau kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih atau kontradiksi. 2) Melakukan peninjauan mendalam terhadap narasi rancangan peraturan daerah. 3) Memastikan bahwa narasi dalam rancangan peraturan daerah, naskah akademik dan materi teknis saling terkait dan konsisten. 4) Memastikan bahwa narasi kebijakan jelas, konsisten, dan tidak mengandung ambiguitas. 5) Memastikan bahwa definisi dan istilah yang digunakan dalam ketentuan umum jelas, tepat, dan sesuai dengan konteks perencanaan tata ruang. 6) Meninjau kesesuaian definisi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7) Menjamin bahwa rancangan peraturan daerah harmonis dengan peraturan sektoral lainnya, seperti peraturan lingkungan, pertanahan, dan infrastruktur
Ahli Sistem Informasi Geografis S-1 dengan bidang keahlian sistem informasi geografis/geografi/geodesi/ perencanaan wilayah dan kota/teknik geomatika; minimal 3 tahun 1) Memastikan bahwa data spasial yang dihasilkan melalui GIS terintegrasi dengan rancangan peraturan daerah, sehingga arahan perencanaan dapat diimplementasikan secara operasional. 2) Memastikan geodatabase (.gdb) peta rencana terstruktur dengan baik, mudah diakses, dan kompatibel dengan sistem. 3) Melakukan revisi dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, atau stakeholder lainnya selama penyusunan rancangan peraturan daerah.
Ahli Lingkungan S-1 dengan bidang teknik lingkungan; minimal 3 tahun 1) Mengidentifikasi materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup; 2) merumuskan alternatif penyempurnaan materi muatan RTRW pada ranperda; 3) Merumuskan penyusunan rekomendasi perbaikan muatan RTRW pada ranperda; 4) Melakukan integrasi muatan KLHS ke dalam ranperda RTRW; 5) Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dibawah koordinasi ketua tim; 6) Membantu dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; dan 7) Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya dan dan jadwal penugasan.
Ahli Infrastruktur S-1 dengan bidang keahlian teknik sipil/arsitektur, geografi; minimal 3 tahun 1) Menuangkan subtansi dan materi teknis RTRW terkait rumusan rekomendasi pengembangan infrastruktur wilayah pada dokumen ranperda Revisi RTRW; 2) Menuangkan substansi dan materi teknis RTRW terkait rencana sistem pengembangan kawasan permukiman dan perumahan serta aspek prasarana, kependudukan, transportasi, kebijakan pembangunan pada dokumen ranperda RTRW; 3) Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim; 4) Menyusun laporan untuk setiap tahapan kegiatan; dan 5) Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya dan dan jadwal penugasan.
Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Non Konstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Data Ringkas Paket Pengadaan

Nama Paket Tender Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Paser dan Pendampingan Asistensi)
Instansi / Unit LPSE LPSE Kabupaten Paser
Satuan Kerja (K/L/PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser
PAGU Anggaran Rp. 227.097.600,00
Lokasi Pekerjaan Tanah Grogot - Paser (Kab.)
Tahap Saat Ini Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...]
Jadwal / Tanggal 22 September 2026
Metode Pengadaan Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Rencana Umum Pengadaan Tender Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Paser dan Pendampingan Asistensi)

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
67874665 Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Paser dan Pendampingan Asistensi) APBD

Lokasi Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Paser dan Pendampingan Asistensi)

Tanah Grogot - Paser (Kab.)

Arsip tender: paket ini dianggap sudah tidak aktif (tahap LPSE / jadwal). Halaman tetap tersedia untuk referensi dan tautan internal.

Timeline pengadaan

Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.

  1. 1
    Pengumuman —
  2. 2
    Download / pemasukan dokumen —
  3. 3
    Upload penawaran —
  4. 4
    Evaluasi —
  5. 5
    Pengumuman pemenang —

Eligibilitas grade (referensi LPJK)

Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.

Grade Status Penjelasan
K1 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
K2 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
K3 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
M1 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
M2 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
M3 ✓ Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender.
B1 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
B2 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
B3 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.

Kontraktor eligible (direktori)

Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.

Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.

Buka direktori kontraktor →

Analisis singkat

Tingkat persaingan (heuristik)

Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.

Pertimbangan lokasi

Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.

Profil pekerjaan

Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (SBU sesuai dokumen), grade kecil, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.

Regulasi relevan

Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.

Checklist: mau ikut tender ini?

Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.

Sumber agregator tambahan

Keterbukaan Informasi & Sumber Data

Informasi dan data pengadaan mengenai Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Paser dan Pendampingan Asistensi) pada direktori IndoKontraktor dihimpun secara otomatis dari register publik portal resmi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan sistem SPSE pemerintah. Data ini disajikan sebagai sarana referensi dan pemantauan peluang bisnis jasa konstruksi. Ketentuan mengikat, dokumen pemilihan (tender dossier), addendum, serta jadwal resmi mutlak mengacu pada portal LPSE instansi bersangkutan.