Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya
Ketentuan teknis, subklasifikasi SBU, dan dokumen pembuktian kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan LPSE.
| Izin Usaha | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
||||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. |
||||
|
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
|
||||
|
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
||||
|
Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU. |
||||
|
Persyaratan Kualifikasi Lain 1. Memiliki perizinan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach OSS-RBA sebagai berikut a. Nomor Induk Berusaha NIB dengan kode KBLI 2020 71102 dan b. Sertifikat Standar, dengan ketentuan sebagai berikut 1 Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dengan kode KBLI 2020 71102 atau 2 Sertifikat Standar dengan status sedang menunggu verifikasi persyaratan dengan kode KBLI 2020 71102 , dalam hal Peserta yang telah memiliki NIB dan SBU yang berlaku namun sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan Sertifikat Standar sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
|
||||
|
Persyaratan Kualifikasi Lain 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha dengan sub bidang klasifikasilayanan a. SBU yang diterbitkan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08PRTM2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19PRTM2014 RE201 - JASA PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Kualifikasi Usaha Kecil atau b. SBU yang diterbitkan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi RK001 - JASA REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG HUNIAN DAN NONHUNIAN Kualifikasi Usaha Kecil
|
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain 5. Memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun. |
| Nama Paket Tender | Biaya Pengawasan Fisik (Konsolidasi), Nilai Pekerjaan 600 Jt, untuk 3 Lokasi Pekerjaan (PAKET C48) |
|---|---|
| Instansi / Unit LPSE | LPSE Pemerintah Kota Surabaya |
| Satuan Kerja (K/L/PD) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya |
| PAGU Anggaran | Rp. 75.480.000,00 |
| Lokasi Pekerjaan | Kota Surabaya - Surabaya (Kota) |
| Tahap Saat Ini | Paket Sudah Selesai |
| Jadwal / Tanggal | 20 Mei 2026 |
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 65412672 | Biaya Pengawasan Fisik (Konsolidasi), Nilai Pekerjaan 600 Jt, untuk 3 Lokasi Pekerjaan (PAKET C48) | APBD |
Kota Surabaya - Surabaya (Kota)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Nilai HPS pada segmen menengah biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.
Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.
Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (RE201, RK001), grade kecil, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data pengadaan mengenai Biaya Pengawasan Fisik (Konsolidasi), Nilai Pekerjaan 600 Jt, untuk 3 Lokasi Pekerjaan (PAKET C48) pada direktori IndoKontraktor dihimpun secara otomatis dari register publik portal resmi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan sistem SPSE pemerintah. Data ini disajikan sebagai sarana referensi dan pemantauan peluang bisnis jasa konstruksi. Ketentuan mengikat, dokumen pemilihan (tender dossier), addendum, serta jadwal resmi mutlak mengacu pada portal LPSE instansi bersangkutan.