Jasa Konsultansi Strategi Pusat Data Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun Anggaran 2023
Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kementerian Keuangan
Syarat Kualifikasi Tender
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
| Izin Usaha | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Memiliki TDP atau NIB | ||||||||||||||||
Memiliki 9001 | ||||||||||||||||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2 tahun sebelumnya | ||||||||||||||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||||||||||||||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||||||||||||||||
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | ||||||||||||||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||||||||||||||||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain |
| Memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. | ||||||||
Memiliki SDM Manajerial
| ||||||||
Memiliki SDM Tenaga Ahli
| ||||||||
Memiliki SDM Tenaga Teknis
| ||||||||
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan
|
| Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan. |
| Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total HPS. |
Jasa Konsultansi Strategi Pusat Data Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun Anggaran 2023
| Nama Tender | : | Jasa Konsultansi Strategi Pusat Data Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun Anggaran 2023 |
| Unit | : | LPSE Kementerian Keuangan |
| Satuan Kerja | : | Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah |
| PAGU | : | Rp. 1.600.000.000,00 (2,0 M) |
| Lokasi Pekerjaan | : | Sesuai KAK - Jakarta Pusat (Kota) |
| Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Prakualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 23-Pebruari-2023 s/d 27-Maret-2023 |
| Metode | : | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas |
Rencana Umum Pengadaan Tender Jasa Konsultansi Strategi Pusat Data Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun Anggaran 2023
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 41923248 | Jasa Konsultansi Strategi Pusat Data Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun Anggaran 2023 | APBN |
Lokasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Strategi Pusat Data Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun Anggaran 2023
Sesuai KAK - Jakarta Pusat (Kota)
Perhatian
Informasi dan data tentang Jasa Konsultansi Strategi Pusat Data Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun Anggaran 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.
Lihat Juga Tender LPSE Lainnya
PAGU: Rp. 1.460.800.000,00 (1,0 M)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV SULAWESI TENGAH DEKON HORTI Kementerian Pertanian
PAGU: Rp. 2.164.071.000,00 (2,0 M)
BADAN PUSAT STATISTIK PROP LAMPUNG Badan Pusat Statistik
PAGU: Rp. 4.180.320.000,00 (4,0 M)
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 4.474.251.000,00 (4,0 M)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 1.379.999.999,00 (1,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 1.380.000.000,00 (1,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 25.708.331.000,00 (26,0 M)
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
PAGU: Rp. 152.337.644.000,00 (152,0 M)
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 1.925.000.000,00 (2,0 M)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Kalbar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
PAGU: Rp. 3.175.000.000,00 (3,0 M)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Kalbar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
PAGU: Rp. 31.198.950.000,00 (31,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 60.000.000.000,00 (60,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
