KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Kejaksaan Republik Indonesia
Ketentuan teknis, subklasifikasi SBU, dan dokumen pembuktian kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan LPSE.
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
|
||||||
|
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
||||||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. |
||||||
|
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
|
||||||
|
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
|
||||||
|
Persyaratan Kualifikasi Lain Menyampaikan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2024
|
|
Memiliki pengalaman paling kurang
Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
|
|
Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). |
|
Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). |
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain a. Memiliki kinerja penyedia dengan nilai baik danatau sangat baik dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir sesuai kontruksiKlasifikasi subklasifikasi yang penilaian kinerja Penyedia BarangJasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKaP danatau dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia BarangJasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah. b. Pengecualian kinerja penyedia Untuk Penyedia BarangJasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah untuk Pekerjaan Konstruksi dikecualikan dari persyaratan kualifikasi kinerja Penyedia. c. Dalam hal penilaian kinerja sudah tercantum dalam SIKAP, maka Peserta hanya menyampaikan tangkapan layar kedalam unggahan persyaratan kualifikasi. d. Dalam hal belum terdapat penilaian dalam SIKAP, maka Peserta sudah mengunggah hasil penilaian perhitungan kinerja yang dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah. |
| Nama Paket Tender | Konstruksi Rehab/Perluasan/Renovasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kab Kepulauan Tanimbar |
|---|---|
| Instansi / Unit LPSE | LPSE UKPBJ Kejaksaan R.I. |
| Satuan Kerja (K/L/PD) | KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Kejaksaan Republik Indonesia |
| PAGU Anggaran | Rp. 8.580.000.000,00 |
| Lokasi Pekerjaan | Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar) - Maluku Tenggara Barat (Kab.) |
| Tahap Saat Ini | Tender Sudah Selesai |
| Jadwal / Tanggal | 24 Februari 2026 |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 62062219 | Konstruksi Rehab/Perluasan/Renovasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kab Kepulauan Tanimbar | APBN |
Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar) - Maluku Tenggara Barat (Kab.)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.
Buka direktori kontraktor →Nilai HPS berada pada segmen besar. Untuk lokasi yang mengandung "Maluku", pool penyedia di direktori cenderung lebih sempit di luar Jawa—siapkan bukti pengalaman dan cadangan subkontraktor.
Lokasi pekerjaan tampak berada di sekitar Maluku. Pertimbangkan biaya mobilisasi, pajak daerah, dan ketersediaan tenaga kerja lokal saat menghitung HPS internal.
Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (BG002), grade Kecil, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data pengadaan mengenai Konstruksi Rehab/Perluasan/Renovasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kab Kepulauan Tanimbar pada direktori IndoKontraktor dihimpun secara otomatis dari register publik portal resmi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan sistem SPSE pemerintah. Data ini disajikan sebagai sarana referensi dan pemantauan peluang bisnis jasa konstruksi. Ketentuan mengikat, dokumen pemilihan (tender dossier), addendum, serta jadwal resmi mutlak mengacu pada portal LPSE instansi bersangkutan.