PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN KEAMANAN LAUT Badan Keamanan Laut
Syarat Kualifikasi Tender
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||
| ||
Memiliki 9001 | ||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||
Memiliki TDP atau NIB | ||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||
|
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya | ||
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | ||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki SIUPAL yang masih berlaku
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat keterangan penyalur BBM industri dari kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI atau surat perjanjian kerja sama antara BU niaga migas dan penyalur
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan sertifikat ijin usaha pengangkutan BBM dari Kementerian ESDM
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat penunjukan penyalur BBM non subsidi dari PT. Pertamina atau Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum BU-PIUNU BBM
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan membeli bahan bakar minyak HSDBio Solar Industri non subsidi dari PT. PERTAMINA dan akan menyerahkan bukti pembeliannya
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki dan melampirkan surat keterangan referensi Bank
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Surat Ijin Operasi Bunker Agent Suplier
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki wilayah penjualan nasionaldiseluruh wilayah Indonesia
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Merupakan Agen Penyalur BBM di bawah Instansi BUMN
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat ISO 90012015 dan ISO 450012018
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan di seluruh wilayah Indonesia
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Armada Laut
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan surat Persyaratan dan pernyataan atas sarana transportasi yang digunakan saat pelaksanaan kegiatan
|
PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022
| Nama Tender | : | PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022 |
| Unit | : | LPSE Badan Keamanan Laut RI |
| Satuan Kerja | : | BADAN KEAMANAN LAUT |
| PAGU | : | Rp. 5.067.936.000,00 (5,0 M) |
| Lokasi Pekerjaan | : | Batam - Batam (Kota) |
| Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 08-Nopember-2022 s/d 17-Nopember-2022 |
| Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Rencana Umum Pengadaan Tender PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37294537 | PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022 | APBN |
Lokasi Pekerjaan PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022
Batam - Batam (Kota)
Perhatian
Informasi dan data tentang PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.
Lihat Juga Tender LPSE Lainnya
PAGU: Rp. 1.460.800.000,00 (1,0 M)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV SULAWESI TENGAH DEKON HORTI Kementerian Pertanian
PAGU: Rp. 2.164.071.000,00 (2,0 M)
BADAN PUSAT STATISTIK PROP LAMPUNG Badan Pusat Statistik
PAGU: Rp. 4.180.320.000,00 (4,0 M)
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 4.474.251.000,00 (4,0 M)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 1.379.999.999,00 (1,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 1.380.000.000,00 (1,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 25.708.331.000,00 (26,0 M)
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
PAGU: Rp. 152.337.644.000,00 (152,0 M)
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 1.925.000.000,00 (2,0 M)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Kalbar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
PAGU: Rp. 3.175.000.000,00 (3,0 M)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Kalbar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
PAGU: Rp. 31.198.950.000,00 (31,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 60.000.000.000,00 (60,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
