Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
| ||||
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | ||||
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan BG 002 Konstruksi Gedung Perkantoran [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] | ||||
6. Memiliki 9001 dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan] | ||||
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan) | ||||
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara | ||||
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun | ||||
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) | ||||
Persyaratan Kualifikasi Lain Surat Penawaran resmi dari perusahaan yang ditandatangani dan diberi materai oleh Direktur PerusahaanPejabat yang berwenang
| ||||
Persyaratan Kualifikasi Lain Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Jika Tender Gagal yang di tanda tangani oleh Direktur PerusahaanPejabat yang berwenang
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Seluruh Persyaratan yang terdapat didalam MDP dan RKS yang menjadi satu kesatuan dalam dokumen pemilihan ini |
Nama Tender | : | Pematangan Lahan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Seluas 5.000m2 |
Unit | : | LPSE Mahkamah Agung RI |
Satuan Kerja | : | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG |
PAGU | : | Rp. 1.759.500.000,00 (2,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | Jakabaring - Palembang (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 07-Nopember-2022 s/d 14-Nopember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
37078406 | Pematangan Lahan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Seluas 5.000m2 | LAINNYA |
Jakabaring - Palembang (Kota)
Informasi dan data tentang Pematangan Lahan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Seluas 5.000m2 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.