MABES TNI AL, Kementerian Pertahanan
Ketentuan teknis, subklasifikasi SBU, dan dokumen pembuktian kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan LPSE.
| Izin Usaha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
||||||
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
||||||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. |
||||||
|
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
|
||||||
|
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat penyataan Bukan Anggota TNIPOLRIASN
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan Kompetisi Untuk Mengikuti Pengadaan
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Keterangan Memiliki Kemampuan Menyediakan SDM
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Keterangan Memiliki Tenaga Ahli
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Perhitungan TKDN
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan Memiliki Workshop
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Akta Pendirian dan Perubahannya
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan NIB Sesuai Kode KBLI
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Ijin Lokasi atau Domisili
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan SPPKP Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Keterangan Terdaftar
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Keterangan Tidak Pailit Dari Pengadilan Niaga
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan NPWP dan KTP Pengurus Direksi dan Komisaris
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan KTP Karyawan Sesuai Dengan Kualifikasi
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Foto Kantor
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Neraca Audit
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Perhitungan SKN Sisa Kemampuan Nyata
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan NPWP PT
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Pajak 3 Bulan Terakhir
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan SPT Tahunan
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Data Pengalaman Perusahaan 3 Tahun Terakhir Bukti Copy Kontrak
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan KTP, Ijazah STR Teknisi
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Surat Dukungan dan Brosur
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Wajib Memiliki Security Clearence yang dikeluarkan TNI AL
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan Minat
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam
|
Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)
|
||||||||||||||||||||
|
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
||||||||||||||||||||
|
| Nama Paket Tender | Pengadaan Bekkes RIK HIV Casis dikbangum dan anggota TA 2026 - Puskesal |
|---|---|
| Instansi / Unit LPSE | LPSE TNI ANGKATAN LAUT |
| Satuan Kerja (K/L/PD) | MABES TNI AL, Kementerian Pertahanan |
| PAGU Anggaran | Rp. 189.455.500,00 |
| Lokasi Pekerjaan | CILANGKAP - Jakarta Timur (Kota) |
| Tahap Saat Ini | Paket Sudah Selesai |
| Jadwal / Tanggal | 12 Maret 2026 |
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 65823745 | Pengadaan Bekkes RIK HIV Casis dikbangum dan anggota TA 2026 - Puskesal | APBN |
CILANGKAP - Jakarta Timur (Kota)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.
Buka direktori kontraktor →Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.
Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.
Profil pengadaan: selaraskan penawaran dengan lingkup Pengadaan Barang dan dokumen RKS/LDP yang diunggah di LPSE.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data pengadaan mengenai Pengadaan Bekkes RIK HIV Casis dikbangum dan anggota TA 2026 - Puskesal pada direktori IndoKontraktor dihimpun secara otomatis dari register publik portal resmi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan sistem SPSE pemerintah. Data ini disajikan sebagai sarana referensi dan pemantauan peluang bisnis jasa konstruksi. Ketentuan mengikat, dokumen pemilihan (tender dossier), addendum, serta jadwal resmi mutlak mengacu pada portal LPSE instansi bersangkutan.