PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KPP PRATAMA WATAMPONE DI KABUPATEN BONE
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE Kementerian Keuangan
Syarat Kualifikasi Tender
Persyaratan Kualifikasi
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Desain Arsitektur (AR102); atau Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001); atau Jasa Arsitektural Lainnya (AR002) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] |
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara |
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun |
| Persyaratan Kualifikasi Lain Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi |
| Persyaratan Kualifikasi Lain Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak |
| Persyaratan Kualifikasi Lain Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan a. Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya b. Surat Kuasa apabila dikuasakan c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan dan d. Kartu Tanda Penduduk. |
| Persyaratan Kualifikasi Lain Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme b. Akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata danatau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| Persyaratan Kualifikasi Lain Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian LembagaPerangkat Daerah atau sebagai pegawai KementerianLembaga Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi h. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan |
| Persyaratan Kualifikasi Lain |
| Persyaratan Kualifikasi Lain Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 sepuluh tahun terakhir |
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KPP PRATAMA WATAMPONE DI KABUPATEN BONE
| Nama Tender | : | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KPP PRATAMA WATAMPONE DI KABUPATEN BONE |
| Unit | : | LPSE Kementerian Keuangan |
| Satuan Kerja | : | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE |
| PAGU | : | Rp. 274.158.000,00 (274,0 Jt) |
| Lokasi Pekerjaan | : | JALAN LANGSAT, KELURAHAN MACANANG, KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT, KABUPATEN BONE - Bone (Kab.) |
| Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Prakualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 11-Januari-2023 s/d 10-Pebruari-2023 |
| Metode | : | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran |
Rencana Umum Pengadaan Tender PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KPP PRATAMA WATAMPONE DI KABUPATEN BONE
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37741080 | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KPP PRATAMA WATAMPONE DI KABUPATEN BONE | APBN |
Lokasi Pekerjaan PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KPP PRATAMA WATAMPONE DI KABUPATEN BONE
JALAN LANGSAT, KELURAHAN MACANANG, KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT, KABUPATEN BONE - Bone (Kab.)
Perhatian
Informasi dan data tentang PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KPP PRATAMA WATAMPONE DI KABUPATEN BONE yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.
Lihat Juga Tender LPSE Lainnya
PAGU: Rp. 1.460.800.000,00 (1,0 M)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV SULAWESI TENGAH DEKON HORTI Kementerian Pertanian
PAGU: Rp. 2.164.071.000,00 (2,0 M)
BADAN PUSAT STATISTIK PROP LAMPUNG Badan Pusat Statistik
PAGU: Rp. 4.180.320.000,00 (4,0 M)
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 4.474.251.000,00 (4,0 M)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 1.379.999.999,00 (1,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 1.380.000.000,00 (1,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 25.708.331.000,00 (26,0 M)
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
PAGU: Rp. 152.337.644.000,00 (152,0 M)
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 1.925.000.000,00 (2,0 M)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Kalbar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
PAGU: Rp. 3.175.000.000,00 (3,0 M)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Kalbar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
PAGU: Rp. 31.198.950.000,00 (31,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
PAGU: Rp. 60.000.000.000,00 (60,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
