Izin Usaha | ||
---|---|---|
| ||
Memiliki TDP atau NIB | ||
Memiliki 9001 | ||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 1 tahun sebelumnya | ||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | ||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Penyedia jasa merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas PT yang Memiliki Surat Izin dari Kepolisian Negara Rebpublik Indonesia sesuai dengan domisili pemberi kerja antara lain a. Badan Usaha Jasa penyediaan tenaga pengamanan b. Badan Usaha Jasa penerapan Peralatan Keamanan c. Badan Usaha Jasa pelatihan Keamanan d. Badan Usaha Jasa Konsultansi Keamanan | ||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat SMK3 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan | ||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat ISO 45001 Manajemen K3 | ||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat ISO 9001 Manajemen Mutu | ||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat SMK3 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan | ||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan | ||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam 3 tiga bulan terakhir yaitu September, Oktober, dan November 2022 | ||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasrkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak |
Memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 85 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 852 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain untuk usaha kecilkoperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPSPagu Anggaran |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat Keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menyebutkan bahwa dalam Periode Januari sampai dengan Oktober 2022 Penyedia tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran selama tiga bulan atau lebih dan dilengkapi dengan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pekerjaan sejenis selama periode Januari sampai dengan Oktober 2022 dengan nilai salah satu kontrak minimal sebesar 50 dari nilai total HPS dan melampirkan hasil pemindaianscan seluruh Surat KeteranganReferensi Berkinerja Baik untuk keseluruhan pekerjaan sejenis selama periode Januari sampai dengan Oktober 2022 |
Nama Tender | : | Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 |
Unit | : | LPSE Kementerian Keuangan |
Satuan Kerja | : | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
PAGU | : | Rp. 27.805.992.000,00 (28,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | KPDJP - Jakarta Selatan (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 06-Desember-2022 s/d 14-Desember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
37814492 | Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 | APBN |
KPDJP - Jakarta Selatan (Kota)
Informasi dan data tentang Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.