Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||
|
||
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
|
||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. |
||
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
|
||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Tanda Daftar Perusahaan atau NIB Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa atau surat keterangan domisili atau NIB Izin Lokasi atau dokumen lain yang dapat menunjukkan keterangan status kepemilikan tempat usahakantor penyedia
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dibuktikan dengan tangkapan layar screenshoot dari website DJP online
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi a tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme, b akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme dalam proses pengadaan ini, c akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan d apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, danatau c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata danatau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi a yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, b badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, c yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain, d keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan, e yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, f pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara, g pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dan h data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Penyedia memiliki pengalaman penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan copyscan kontrakSurat Perintah Kerja.
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Penyedia memiliki pengalaman menyelesaikan proyek pengadaan sejenis minimal 1 satu kali baik di lingkungan pemerintah, BUMN maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak dalam 3 tiga tahun terakhir. Dibuktikan dengan copyscan kontrakSurat Perintah Kerja.
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Untuk usaha non kecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPSPagu Anggaran, dibuktikan dengan copyscan kontrakSurat Perintah Kerja
|
||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Merupakan authorized partner langsung dibuktikan dengan melampirkan atau menyampaikan surat dukungan dari principal perangkat keras dan lunak yang sesuai dengan lampiran Tabel Daftar Perangkat.
|
Nama Tender | : | Pengadaan Pemeliharaan Lisensi dan Annual Technical Support Perangkat Virtualisasi Data Center Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 |
Unit | : | LPSE Kementerian Luar Negeri |
Satuan Kerja | : | PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN |
PAGU | : | Rp. 9.222.838.351,00 (9,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | Kantor Kementerian Luar Negeri Pejambon dan Cijantung - Jakarta Pusat (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 27-Oktober-2022 s/d 07-Nopember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
37089542 | Pengadaan Pemeliharaan Lisensi dan Annual Technical Support Perangkat Virtualisasi Data Center Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 | APBN |
Kantor Kementerian Luar Negeri Pejambon dan Cijantung - Jakarta Pusat (Kota)
Informasi dan data tentang Pengadaan Pemeliharaan Lisensi dan Annual Technical Support Perangkat Virtualisasi Data Center Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.