counter easy hit
Paket Pengadaan LPSE Resmi

Rikkes Werving Cata PK TNI AD Gelombang II Tahap III TA. 2022

Kesdam VI Mlw TNI AD Kementerian Pertahanan

Standar Kualifikasi Resmi

Syarat & Kualifikasi Pengadaan

Ketentuan teknis, subklasifikasi SBU, dan dokumen pembuktian kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan LPSE.

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
TDP MASIH BERLAKU
SIUP MASIH BERLAKU
SITU MASIH BERLAKU
AKTE PENDIRIAN BESERTA PERUBAHANNYA
IPAK MASIH BERLAKU
Memiliki NPWP
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) KTP.
Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (11) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (111) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan
Nama Spesifikasi
PICKUP UNIT
Syarat Kualifikasi Teknis Lain
1.Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam 2. Surat Pernyataan Kompetensi dan Kemampuan Usaha adalah benar Bermaterai 3. Surat penawaran harga bermaterai 4. Surat pernataan minat bermaterai 5. Surat pernyataan tidak pailit bermaterai 6. Surat pernyataan tunduk pada peraturan bermaterai 7. Surat Pernyataan sudah Litpers dari Kodam VIMlw bermeterai Mendatangani Pakta Integritas 8. Salinan Akte Pendirian Perusahaan 9. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Perusahaan dan Direktur 10. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank sekurang-kurangnya 10 persen 11. . Melampirkan Rek Koran 3 Bulan terakhir 13. Metoda kerja dilengkapi diagram tahapan pelaksanaan kegiatan 14. Melampirkan Time Schedule Kurva S 15. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PKP

Data Ringkas Paket Pengadaan

Nama Paket Tender Rikkes Werving Cata PK TNI AD Gelombang II Tahap III TA. 2022
Instansi / Unit LPSE LPSE TNI Angkatan Darat
Satuan Kerja (K/L/PD) Kesdam VI Mlw TNI AD Kementerian Pertahanan
PAGU Anggaran Rp. 213.312.000,00 (213,0 Jt)
Lokasi Pekerjaan Jl. Tanjung Pura I - Balikpapan (Kota)
Tahap Saat Ini Pengumuman Pascakualifikasi [...]
Jadwal / Tanggal 03-Nopember-2022 s/d 12-Nopember-2022
Metode Pengadaan Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Rencana Umum Pengadaan Tender Rikkes Werving Cata PK TNI AD Gelombang II Tahap III TA. 2022

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
37278032 Rikkes Werving Cata PK TNI AD Gelombang II Tahap III TA. 2022 APBN

Lokasi Pekerjaan Rikkes Werving Cata PK TNI AD Gelombang II Tahap III TA. 2022

Jl. Tanjung Pura I - Balikpapan (Kota)

Timeline pengadaan

Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.

  1. 1
    Pengumuman —
  2. 2
    Download / pemasukan dokumen —
  3. 3
    Upload penawaran —
  4. 4
    Evaluasi —
  5. 5
    Pengumuman pemenang —

Eligibilitas grade (referensi LPJK)

Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.

Grade Status Penjelasan
K1 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
K2 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
K3 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
M1 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
M2 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
M3 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
B1 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
B2 ✓ Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender.
B3 ✓ Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender.

Kontraktor eligible (direktori)

Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.

Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.

Buka direktori kontraktor →

Analisis singkat

Tingkat persaingan (heuristik)

Nilai HPS berada pada segmen besar. Untuk lokasi yang mengandung "Bali", pool penyedia di direktori cenderung lebih sempit di luar Jawa—siapkan bukti pengalaman dan cadangan subkontraktor.

Pertimbangan lokasi

Lokasi pekerjaan tampak berada di sekitar Bali. Pertimbangkan biaya mobilisasi, pajak daerah, dan ketersediaan tenaga kerja lokal saat menghitung HPS internal.

Profil pekerjaan

Profil pengadaan: selaraskan penawaran dengan lingkup Pengadaan Barang dan dokumen RKS/LDP yang diunggah di LPSE.

Regulasi relevan

Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.

Checklist: mau ikut tender ini?

Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.

Sumber agregator tambahan

Keterbukaan Informasi & Sumber Data

Informasi dan data pengadaan mengenai Rikkes Werving Cata PK TNI AD Gelombang II Tahap III TA. 2022 pada direktori IndoKontraktor dihimpun secara otomatis dari register publik portal resmi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan sistem SPSE pemerintah. Data ini disajikan sebagai sarana referensi dan pemantauan peluang bisnis jasa konstruksi. Ketentuan mengikat, dokumen pemilihan (tender dossier), addendum, serta jadwal resmi mutlak mengacu pada portal LPSE instansi bersangkutan.