KEJAKSAAN AGUNG R.I. Kejaksaan Republik Indonesia
Ketentuan teknis, subklasifikasi SBU, dan dokumen pembuktian kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan LPSE.
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
||||||||||||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. |
||||||||||||
|
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
|
||||||||||||
|
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
||||||||||||
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
|
||||||||||||
|
Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil; 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill; 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi; 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil; 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau 6) Koperasi dengan Koperasi. |
||||||||||||
|
Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
|
||||||||||||
|
Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan. |
||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 2015 Beserta Hasil Audit Tahun Terakhir
|
||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Sertifikat Manajemen Lingkungan 14001 2015 Beserta Hasil Audit Tahun Terakhir
|
||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Sertifikat OHSAS 18001 ISO 4500
|
||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain |
||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Sertifikat Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 2016
|
||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Sertifikat Keanggotaan dari GBCI dan memiliki Pengalaman mengerjakan Bangunan Green Building yang dibuktikan dengan Sertifikat dari GBCI
|
||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Sertifikat BIM ISO 19650 2018 yang masih berlaku
|
||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Lisensi Legalitas Software BIM Building Information Modeling
|
|
Memiliki pengalaman paling kurang
Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
|
|
Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). |
|
Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir) |
|
Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar. |
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain memiliki Pengalaman Implementasi Building Information Modelling BIM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemberi Kerja, Kontrak dan BAST |
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun Bangunan Gedung Perkantoran |
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Pengalaman perencanaan perancangan konstruksi Jasa Desain Arsitektural Bangunan Gedung |
| Nama Paket Tender | Pembangunan Gedung Kantor JAMPIDUM/JAMDATUN/JAMWAS/BPA TA 2026 |
|---|---|
| Instansi / Unit LPSE | LPSE UKPBJ Kejaksaan R.I. |
| Satuan Kerja (K/L/PD) | KEJAKSAAN AGUNG R.I. Kejaksaan Republik Indonesia |
| PAGU Anggaran | Rp. 947.352.000.000,00 |
| Lokasi Pekerjaan | Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota) |
| Tahap Saat Ini | Tender Sudah Selesai |
| Jadwal / Tanggal | 4 Desember 2025 |
| Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 61922450 | Pembangunan Gedung Kantor JAMPIDUM/JAMDATUN/JAMWAS/BPA TA 2026 | APBN |
Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.
Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.
Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (TI505, GT002, BG004, BG002), grade Kecil, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data pengadaan mengenai Pembangunan Gedung Kantor JAMPIDUM/JAMDATUN/JAMWAS/BPA TA 2026 pada direktori IndoKontraktor dihimpun secara otomatis dari register publik portal resmi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan sistem SPSE pemerintah. Data ini disajikan sebagai sarana referensi dan pemantauan peluang bisnis jasa konstruksi. Ketentuan mengikat, dokumen pemilihan (tender dossier), addendum, serta jadwal resmi mutlak mengacu pada portal LPSE instansi bersangkutan.