Daftar Kontraktor PR101 Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan di Kab Bulukumba

Tender dengan syarat sub bidang SBU PR101 Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan

Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Tongas Sumberasih Kabupaten Probolinggo Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Pagu Rp. 600.000.000,00 (600,0 Jt)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Leces Kabupaten Probolinggo - Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Pagu Rp. 300.000.000,00 (300,0 Jt)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kota

Pagu Rp. 200.000.000,00 (200,0 Jt)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemerintah Daerah Kota Kendari

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

Belanja Penyusunan Dokumen RTR Partisipatif Berbasis Potensi Desa-Desa Beru Kecamatan Jereweh

Pagu Rp. 250.000.000,00 (250,0 Jt)

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

Penyusunan Dokumen Masterplan dan Siteplan Pengembangan Kawasan Aero City pada Sub BWP 3 dan 5

Pagu Rp. 350.000.000,00 (350,0 Jt)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

Belanja Penyusunan Dokumen RDTR KSK Agro Industri Poto Tano

Pagu Rp. 600.000.000,00 (600,0 Jt)

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

,Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan RTBL Kawasan Sriwedari

Pagu Rp. 438.103.200,00 (438,0 Jt)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Surakarta

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

REVISI MATEK dan KLHS RTRW

Pagu Rp. 1.041.400.563,00 (1,0 M)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

Perencanaan Visioning Kawasan Kota Baru

Pagu Rp. 1.500.000.000,00 (2,0 M)

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

Syarat pembuatan SBU PR101 Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan

Kode SBU PR101 Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan — SBU / Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha asing. SBU diberikan untuk tiga bentuk badan usaha: pelaksana jasa konstruksi (Kontraktor), perencana & pengawas (Konsultan), dan badan usaha terintegrasi. Berikut ringkasan dokumen yang umum diminta:

NIB (fotocopy) dari OSS

Akta perusahaan serta SK Kehakiman (fotocopy)

Domisili usaha yang dijalankan (fotocopy)

NPWP perusahaan (fotocopy)

TDP (fotocopy)

Kartu tanda anggota (KTA) dari asosiasi perusahaan

KTP para pengurus (fotocopy)

Pas foto berwarna direktur utama (3 × 4)

SKA atau SKT sesuai ketentuan kualifikasi badan usaha

Fotocopy ijazah, KTP, sertifikat keterampilan, dan daftar riwayat hidup tenaga ahli

Daftar tenaga teknik / tenaga ahli di perusahaan

Neraca, laporan keuangan, dan laporan pajak tahunan terakhir

Daftar pengalaman kerja perusahaan

Kualifikasi SBU sub bidang PR101 Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan

Perusahaan harus memiliki modal atau kekayaan bersih di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 untuk kualifikasi kecil K1, sedangkan untuk kualifikasi menengah M1 setidaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta).

Untuk badan usaha berbentuk PT, nilai kekayaan bersih harus selaras dengan modal ditempatkan dan disetor dalam akta pendirian, atau dibuktikan dengan laporan keuangan. Verifikasi akhir mengacu pada regulasi LPJK / kanal resmi.

Batas nilai tender dan kualifikasi K, M, B (acuan pengadaan)

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, batas nilai paket pekerjaan sering dihubungkan dengan tingkat kualifikasi penyedia (misalnya kecil, menengah, besar) yang setara dengan notasi K, M, dan B pada sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Ketentuan terbaru mengenai klasifikasi, ambang nilai, dan tata cara pemilihannya diatur antara lain dalam Peraturan LKPP.

Untuk ringkasan Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 dan dampaknya terhadap ambang kualifikasi serta partisipasi tender, silakan merujuk pada pembahasan berikut (di luar situs ini): sertifikasi.co.id — Peraturan LKPP 11/2021.

Nilai pasti dan interpretasi hukum mengikuti teks peraturan, perubahan terakhir, serta dokumen pemilihan resmi masing-masing instansi.

Tarif PPh jasa konstruksi: memiliki SBU vs belum memiliki SBU

Pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi mengikuti ketentuan perpajakan yang membedakan antara penyedia yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan penyedia yang belum bersertifikat pada subklasifikasi yang relevan. Tarif dan dasar pengenaannya dapat berubah seiring revisi peraturan.

Tabel ringkasan tarif dan penjelasan singkat untuk skenario dengan SBU dan tanpa SBU tersedia pada artikel berikut: sertifikasi.co.id — Tarif PPh jasa konstruksi.

Perhitungan pajak final pada transaksi riil harus dikonfirmasi dengan kontrak, bukti potong, dan konsultan pajak atau kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak.