Berikut daftar nama kontraktor bidang RE202 - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi

Ditemukan 36 perusahaan dengan bidang RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi dari berbagai kualifikasi di Kab Malang.
PT. MONDOROKO MANUNGGAL ABADI
Grade: K1
Asosiasi : PERKINDO
Kab. Malang
Perencanaan
CV. GEMILANG CIPTA PERSADA
Grade: K
Asosiasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO
Kab. Malang
Perencanaan
CV. GEOSENTRIS NUSANTARA
Grade: K
Asosiasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO
Kab. Malang
Perencanaan
CV. KUSUMA JATI
Grade: K1
Asosiasi : PERKINDO
Kab. Malang
Perencanaan
CV. REVA KARYA PERSADA
Grade: K1
Asosiasi : INKINDO
Kab. Malang
Perencanaan
CV. BANYU AGUNG
Grade: K
Asosiasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)
Kab. Malang
Perencanaan
CV. A2R CONSULTANT
Grade: K
Asosiasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)
Kab. Malang
Perencanaan
CV. WINNERS CONSULTING ENGINEERING
Grade: K1
Asosiasi : PERKINDO
Kab. Malang
Perencanaan
CV. MUMTAZ KARYA TEKNIK
Grade: K1
Asosiasi : PERKINDO
Kab. Malang
Perencanaan
Showing 1 - 9 of 36

Tender dengan syarat sub bidang SBU RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi

PAGU: Rp. 600.000.000,00 (600,0 Jt)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PAGU: Rp. 500.000.000,00 (500,0 Jt)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi
PAGU: Rp. 2.132.141.000,00 (2,0 M)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 1.769.681.000,00 (2,0 M)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 150.000.000,00 (150,0 Jt)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong
PAGU: Rp. 1.748.444.000,00 (2,0 M)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BALI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 840.000.000,00 (840,0 Jt)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PAGU: Rp. 2.183.148.000,00 (2,0 M)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 300.000.000,00 (300,0 Jt)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
PAGU: Rp. 2.060.794.000,00 (2,0 M)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANTEN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 291.197.996,00 (291,0 Jt)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
PAGU: Rp. 1.228.000.000,00 (1,0 M)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara
PAGU: Rp. 1.247.075.000,00 (1,0 M)
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Maluku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAGU: Rp. 315.000.000,00 (315,0 Jt)
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
PAGU: Rp. 238.650.000,00 (239,0 Jt)
DINAS PUPR CIPTA KARYA Pemerintah Daerah Kota Kendari
Ruang Lingkup RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi

Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi infrastruktur sipil transportasi.

Syarat Pembuatan SBU RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi

Kode SBU RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi – SBU / Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. SBU diberikan untuk 3 jenis perusahaan yakni perusahaan pelaksana jasa konstruksi (Kontraktor), perusahaan pengawas dan perencana jasa konstruksi (Konsultan), dan perusahaan jasa konstruksi terintegrasi. Syarat-syarat untuk membuat SBU RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi adalah sebagai berikut :

  1. NIB(Fotocopy) dari OSS
  2. Akta perusahaan serta SK Kehakiman (Fotocopy)
  3. Domisili usaha yang dijalankan (Fotocopy)
  4. NPWP perusahaan (Fotocopy)
  5. TDP (Fotocopy)
  6. Kartu tanda anggota (KTA) dari asosiasi perusahaan.
  7. KTP para pengurusnya (Fotocopy)
  8. Pas foto berwarna dari direktur utamanya dengan ukuran 3 X 4.
  9. SKA Sertifikat keahlian atau SKT Sertifikat keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada kualifikasi badan usaha.
  10. Fotocopy dari ijazah tenaga ahli, KTP dari tenaga ahli, serta sertifikat keterampilan tenaga ahli serta daftar riwayat hidup.
  11. Daftar dari tenaga teknik atau tenaga ahli yang bekerja di perusahaan.
  12. Neraca serta laporan keuangan serta laporan pajak tahunan yang terakhir
  13. Daftar dari pengalaman kerja yang pernah dilakukan oleh perusahaan.


Update Syarat-syarat untuk membuat SBU RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 2024


Kualifikasi SBU Sub Bidang RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi

Perusahaan harus memiliki modal atau kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk kualifikasi kecil K1 sedangkan untuk kualifikasi menengah M1 harus memiliki modal atau kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Keterangan;
Untuk badan usaha berbentuk PT ; Nilai kekayaan bersih tersebut harus sesuai dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor didalam Akta Pendirian atau dbuktikan dengan adanya laporan keuangan.

Filter Data