Tender proyek konstruksi jarang dimenangkan satu perusahaan saja. KSO atau kerja sama operasi menjadi jalan bagi kontraktor kecil dan menengah untuk memenuhi kualifikasi, berbagi risiko, dan memperkuat penawaran. Namun, cara membuat perjanjian KSO tender yang buruk bisa mengubah kemenangan menjadi sengketa berkepanjangan.

Dalam pengadaan pemerintah, peserta dapat berbentuk KSO. Perpres 16/2018 dan perubahannya mengatur bentuk peserta ini, termasuk kewajiban menunjuk salah satu anggota sebagai penanggung jawab. Regulasi ini juga menegaskan bahwa dokumen KSO harus diserahkan sejak tahap penawaran, bukan setelah menang. Persoalannya, banyak KSO menyusun perjanjian sekadar formalitas. Panduan tender dan pengadaan jasa konstruksi dapat membantu Anda melihat posisi KSO dalam siklus pengadaan secara utuh.

Artikel ini membedah satu studi kasus KSO yang gagal, lalu menarik pelajaran praktis tentang cara membuat perjanjian KSO tender yang lebih aman. Fokusnya bukan teori kontrak semata, melainkan klausul yang benar-benar menentukan siapa menanggung apa ketika proyek berjalan tidak sesuai rencana.

Baca Juga: Syarat Ikut Tender Konstruksi Pemerintah: SBU vs Non-SBU

Studi Kasus: KSO Tender yang Menang, lalu Gagal di Meja Perundingan

Bayangkan dua kontraktor, sebut saja PT A dan PT B, membentuk KSO untuk mengikuti tender gedung komersial. PT A memiliki SBU dan pengalaman, PT B menyediakan tenaga ahli dan peralatan. Mereka menang. Perjanjian KSO hanya dua halaman, tanpa rincian porsi kerja dan mekanisme pembayaran.

Enam bulan berjalan, proyek mengalami keterlambatan. PT A mengeluarkan dana tambahan untuk material, PT B merasa tidak wajib menanggung karena porsi kerjanya dianggap selesai. Klaim bertambah. Hubungan memburuk. Pekerjaan macet, dan pemilik proyek mengancam memanggil jaminan pelaksanaan.

Kasus ini bukan fiksi. Pola serupa sering muncul ketika KSO dibentuk menjelang tender tanpa perjanjian yang matang. Akar masalahnya bukan ketidakmampuan teknis, melainkan tidak adanya kesepakatan tertulis tentang arus kas, kepemimpinan, dan penyelesaian perselisihan. Pengelolaan arus kas yang buruk dalam KSO dapat mempercepat konflik, seperti diulas dalam cara mengelola cash flow proyek konstruksi.

Baca Juga: Eksekusi Jaminan Pelaksanaan: Peran Tim yang Menentukan

Pemicu Sengketa dalam KSO Tender

Pemicu Akar Perjanjian Dampak
Porsi kerja kabur Tidak ada lingkup dan volume pekerjaan per anggota Saling lempar tanggung jawab saat keterlambatan
Pembayaran tidak diatur Tidak ada mekanisme cash call dan termin Anggota enggan menalangi biaya
Kepemimpinan ganda Tidak jelas siapa penanggung jawab KSO Instruksi ke pemilik proyek terbelah
Keluar tanpa aturan Tidak ada exit clause dan konsekuensi Anggota mundur sepihak, tender gagal
Baca Juga: Surat Dukungan Alat Berat untuk Tender: 3 Syarat Utama

Cara Membuat Perjanjian KSO Tender yang Mencegah Sengketa

Secara hukum, perjanjian KSO adalah perjanjian pada umumnya. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks jasa konstruksi, objek perjanjian harus merujuk pada paket tender yang spesifik. Karena itu, cara membuat perjanjian KSO tender tidak bisa disalin dari template generik tanpa penyesuaian.

Perpres 16/2018 menegaskan bahwa KSO harus memiliki penanggung jawab. Ketentuan ini penting karena pemilik proyek hanya berurusan dengan satu entitas. Dalam praktik, penanggung jawab KSO biasanya adalah anggota yang memiliki kualifikasi paling lengkap, termasuk jasa konstruksi dan SBU yang sesuai. Jika tidak diatur, anggota lain bisa menolak konsekuensi hukum dari tindakan penanggung jawab.

Perjanjian juga perlu mengaitkan nilai HPS dan struktur penawaran. Pembagian porsi kerja sebaiknya tidak hanya persentase, tetapi diterjemahkan ke volume, milestone, dan termin. Untuk format kontrak yang lebih umum, lihat contoh dan template surat perjanjian kontrak kerja proyek konstruksi, lalu sesuaikan dengan karakter KSO Anda.

Baca Juga: 5 Tips Sukses Perbaikan Beton dengan Grouting

Cara Membuat Perjanjian KSO Tender: Format dan Klausul Wajib

Format perjanjian KSO tidak diatur secara kaku. Namun, pengalaman sengketa menunjukkan sejumlah klausul yang wajib ada. Semakin rinci, semakin kecil ruang tafsir ganda.

Klausul Isi Minimum Risiko Jika Absen
Para pihak dan badan usaha Nama, alamat, akta, NIB, SBU, dan klasifikasi Kualifikasi KSO dipertanyakan saat evaluasi
Lingkup dan porsi kerja Volume, milestone, dan tanggung jawab teknis Pekerjaan tidak selesai, saling tuduh
Pembiayaan dan pembayaran Cash call, termin, retensi, dan bagi hasil Kekurangan modal kerja di tengah proyek
Kepemimpinan Penanggung jawab, kewenangan, dan delegasi Komunikasi ke pemilik proyek kacau
Penyelesaian sengketa Musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan Sengketa berlarut tanpa jalan keluar
Pengunduran diri dan wanprestasi Prosedur keluar, sanksi, dan penggantian anggota KSO bubar sebelum proyek selesai

Klausul pembiayaan sering diabaikan. Padahal, proyek konstruksi hampir selalu menghadapi keterlambatan pembayaran dari pemilik proyek. Tanpa mekanisme cash call, anggota yang memiliki kas lebih besar akan menanggung beban berlebih. Ini awal dari rasa tidak adil yang merusak kerja sama.

Klausul jaminan juga perlu disepakati. Jaminan pelaksanaan dan masa pemeliharaan adalah kewajiban yang melekat pada kontrak utama. Tentukan siapa yang menyediakan, bagaimana pengembaliannya, dan apa yang terjadi jika salah satu anggota gagal memenuhi kewajiban.

Baca Juga: Bagaimana Cara Ikut Tender Proyek Pemerintah LPSE?

Peran Kualifikasi dan Tenaga Ahli dalam Perjanjian KSO

Perjanjian KSO tidak berdiri sendiri. Isinya harus selaras dengan persyaratan tender. Jika paket mensyaratkan SBU klasifikasi tertentu, KSO harus menjelaskan anggota mana yang menyumbang SBU tersebut. Jika mensyaratkan tenaga ahli bersertifikat, perjanjian harus mencantumkan nama, jabatan, dan komitmen waktu.

Untuk memahami katalog sub-bidang dan proses pengurusan SBU konstruksi, Anda dapat menelusuri informasi di sbu-konstruksi.com. Sementara itu, kebutuhan tenaga ahli untuk badan usaha dan tender dapat dicek melalui pjskbu.com. Kedua hal ini sering menjadi penentu lolos tidaknya KSO pada tahap evaluasi kualifikasi.

Masalah muncul ketika perjanjian KSO mencantumkan tenaga ahli, tetapi yang bersangkutan tidak benar-benar terlibat. Ini bisa dianggap penyimpangan dan berujung pada sanggahan atau diskualifikasi. Karena itu, komitmen tenaga ahli harus dikunci dalam perjanjian, termasuk sanksi jika diganti tanpa persetujuan.

Baca Juga: Subkontrak Pekerjaan Konstruksi: 3 Batasan yang Wajib

Risiko dan Konsekuensi Hukum Jika Perjanjian KSO Lemah

Perjanjian KSO yang lemah tidak hanya merugikan anggota. Pemilik proyek juga menanggung risiko. Jika KSO bubar di tengah jalan, pekerjaan terhenti, dan pemilik proyek harus mencari kontraktor pengganti. Dalam tender pemerintah, hal ini dapat memicu pencairan jaminan pelaksanaan dan masuknya KSO ke daftar hitam.

Dari sisi anggota, sengketa kontrak konstruksi dapat berlanjut ke arbitrase atau pengadilan. Prosesnya panjang, mahal, dan menguras energi. Untuk menilai kekuatan klausul sengketa dan strategi penyelesaian, pendampingan legal untuk kontrak konstruksi melalui yaplegal.id dapat menjadi bahan pertimbangan.

Konsekuensi lain adalah reputasi. Kontraktor yang terlibat KSO bermasalah cenderung dinilai hati-hati oleh pemilik proyek berikutnya. Dalam bisnis yang mengandalkan rekam jejak, kerugian ini sulit diukur dengan angka.

Baca Juga: Pengalihan Kontrak Konstruksi Kepada Pihak Lain: Bolehkah?

Tips Praktis Menyusun Perjanjian KSO Sebelum Mengikuti Tender

  • Susun perjanjian sebelum mendaftar tender, bukan setelah menang.
  • Rinci porsi kerja dalam volume, milestone, dan nilai, bukan hanya persentase.
  • Sepakati mekanisme cash call, termin, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran.
  • Tunjuk satu penanggung jawab dengan kewenangan tertulis.
  • Masukkan klausul keluar, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.
  • Lampirkan daftar tenaga ahli, SBU, dan peralatan yang akan digunakan.

Setelah perjanjian ditandatangani, pastikan dokumen pendukungnya konsisten. Nama perusahaan, nomor SBU, dan data tenaga ahli harus sama dengan yang diunggah ke sistem pengadaan. Ketidakcocokan kecil bisa menjadi celah bagi peserta lain untuk mengajukan sanggahan. Pahami juga alur cara ikut tender proyek pemerintah LPSE agar dokumen KSO Anda tidak tertolak secara administratif.

Untuk memantau paket tender dan riwayat pengadaan, Anda dapat menggunakan layanan pantauan tender seperti indotender.co.id. Informasi ini membantu Anda menilai pola evaluasi dan menyiapkan dokumen KSO yang lebih sesuai.

Baca Juga: Tarif PPh Final Konstruksi Terbaru: Peluang Menang Tender

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah KSO wajib dibuat dengan akta notaris?

Tidak selalu. Perpres 16/2018 tidak mewajibkan akta notaris untuk perjanjian KSO. Namun, akta notaris memperkuat pembuktian jika terjadi sengketa. Untuk tender pemerintah, dokumen KSO biasanya cukup berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak.

Bisakah satu perusahaan mengikuti beberapa KSO dalam satu tender?

Tidak. Satu perusahaan hanya boleh menjadi anggota satu KSO untuk paket tender yang sama. Jika melanggar, penawaran KSO dapat didiskualifikasi. Aturan ini mencegah konflik kepentingan dan persaingan tidak sehat.

Apa yang terjadi jika anggota KSO mundur setelah menang tender?

Jika perjanjian KSO memiliki klausul exit dan penggantian anggota, prosesnya bisa diatur tanpa menghentikan proyek. Tanpa klausul tersebut, KSO berisiko dianggap wanprestasi. Pemilik proyek dapat memanggil jaminan pelaksanaan dan menunjuk pihak lain.

Apakah perjanjian KSO perlu mencantumkan masa pemeliharaan?

Ya. Masa pemeliharaan adalah periode setelah pekerjaan selesai ketika kontraktor masih bertanggung jawab atas perbaikan. Perjanjian KSO harus mengatur siapa yang menanggung kewajiban ini dan bagaimana biayanya dibagi. Jika tidak, anggota bisa saling melempar tanggung jawab saat pemilik proyek meminta perbaikan.

Baca Juga: Cara Mengajukan Sanggahan Tender Sesuai Perpres 16/2018

Kesimpulan

Studi kasus KSO yang gagal menunjukkan satu pola: masalah teknis jarang menjadi penyebab utama. Yang lebih sering merusak adalah perjanjian yang tidak jelas soal porsi kerja, pembayaran, kepemimpinan, dan penyelesaian sengketa. Cara membuat perjanjian KSO tender yang baik dimulai dari kesadaran bahwa KSO adalah pernikahan bisnis jangka pendek dengan risiko tinggi.

Sebelum menandatangani, pastikan setiap klausul menjawab pertanyaan "siapa menanggung apa jika ini gagal?" Jika jawabannya masih kabur, jangan ikut tender dulu. Untuk melihat posisi KSO dalam siklus pengadaan yang lebih luas, kembali ke panduan tender dan pengadaan jasa konstruksi.

Baca Juga: Portofolio Proyek Kontraktor: Tanya Jawab Teknis Tender

Sumber & referensi

  • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — peraturan.go.id
  • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 — peraturan.go.id
  • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia — lkpp.go.id
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.