Cara Mengajukan Sanggahan Tender Sesuai Perpres 16/2018

Anda sudah mengikuti seluruh tahapan tender dengan disiplin. Dokumen lengkap, penawaran kompetitif, tim teknis siap. Lalu pengumuman pemenang keluar, dan nama perusahaan Anda tidak ada di sana. Pertanyaan pertama yang muncul: apa yang salah? Pertanyaan kedua: apa yang bisa dilakukan?

Di titik inilah kemampuan cara mengajukan sanggahan tender menjadi keterampilan yang membedakan kontraktor yang pasrah dari yang proaktif. Sanggahan bukan sekadar protes. Ini adalah upaya administratif yang diatur ketat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan menjadi hak sah setiap peserta yang merasa dirugikan.

Namun, hak ini memiliki jendela waktu yang sempit. Lewat satu hari saja, sanggahan Anda dianggap pengaduan biasa dan kehilangan kekuatan hukumnya. Artikel ini membahas kerangka regulasi, jenis sanggahan, mekanisme teknis melalui SPSE, hingga risiko yang perlu Anda antisipasi.

Baca Juga: Syarat Ikut Tender Konstruksi Pemerintah: SBU vs Non-SBU

Dasar Hukum Sanggahan Tender dalam Pengadaan Pemerintah

Perpres 16/2018 mengatur sanggahan sebagai bagian dari upaya administratif dalam siklus tender. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi tahapan yang salah satunya adalah sanggah. Regulasi ini kemudian diubah beberapa kali, terakhir melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang memperkuat kerangka elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Dalam konteks jasa konstruksi, ketentuan sanggahan juga dipertegas melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Regulasi ini mengatur bahwa sanggah dan jawaban sanggah dilakukan secara elektronik melalui SPSE, disertai bukti terjadinya penyimpangan.

Implikasi praktisnya jelas. Setiap sanggahan harus didasari bukti konkret, bukan asumsi. Anda perlu menunjukkan pasal atau ketentuan mana yang dilanggar, bukan sekadar menyatakan ketidakpuasan atas hasil evaluasi.

Baca Juga: Eksekusi Jaminan Pelaksanaan: Peran Tim yang Menentukan

Jenis Sanggahan dalam Proses Tender Konstruksi

Tidak semua sanggahan memiliki karakter yang sama. Perpres 16/2018 dan aturan turunannya membagi sanggahan ke dalam beberapa jenis dengan mekanisme dan konsekuensi berbeda.

Sanggahan kualifikasi hanya berlaku untuk metode tertentu dan tidak menyediakan jalur banding. Sanggahan atas penetapan pemenang adalah jenis yang paling umum diajukan kontraktor. Sementara sanggah banding adalah langkah eskalasi terakhir dalam ranah pengadaan sebelum sengketa dibawa ke ranah hukum.

Memahami perbedaan ini penting karena salah memilih jenis sanggahan dapat berujung pada penolakan administratif. Sanggahan yang ditujukan kepada pihak yang salah, atau diajukan di luar masa sanggah, otomatis dikategorikan sebagai pengaduan dan tidak memiliki efek hukum terhadap proses tender.

Baca Juga: Surat Dukungan Alat Berat untuk Tender: 3 Syarat Utama

Cara Mengajukan Sanggahan Tender Melalui SPSE dan LPSE

Seluruh proses sanggahan dalam tender pemerintah kini dilakukan secara elektronik. Anda tidak bisa mengirim surat fisik ke kantor Pokja Pemilihan dan berharap sanggahan diproses. Mekanisme LPSE dan SPSE adalah satu-satunya jalur resmi.

Berikut alur teknis yang perlu Anda pahami:

1. Pantau pengumuman pemenang. Begitu pengumuman keluar, hitung mundur 5 hari kerja. Jangan menunggu hingga hari terakhir karena sistem bisa mengalami gangguan teknis.
2. Identifikasi penyimpangan. Baca kembali dokumen pemilihan, berita acara evaluasi, dan hasil evaluasi. Temukan ketidaksesuaian antara prosedur yang diatur dan yang dilakukan Pokja.
3. Siapkan bukti. Sanggahan harus disertai bukti terjadinya penyimpangan. Bukti bisa berupa dokumen pemilihan, berita acara, tangkapan layar evaluasi, atau referensi pasal yang dilanggar.
4. Ajukan melalui menu Sanggahan di SPSE. Masuk ke paket tender yang dimaksud, pilih menu Sanggahan, dan isi sesuai batas karakter yang ditentukan sistem.
5. Pantau jawaban. Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah.

Jika Anda mengalami kendala teknis saat mengirim sanggahan, LPSE setempat biasanya menyediakan mekanisme offline sementara. Namun, ini hanya berlaku selama kendala teknis masih terjadi dan harus ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Untuk memperkuat posisi Anda, pelajari pola evaluasi yang sering menjadi titik sengketa melalui sumber informasi tender seperti Indotender yang menyediakan pantauan paket dan riwayat pengadaan. Memahami pola ini membantu Anda menyusun sanggahan yang lebih terarah.

Baca Juga: 5 Tips Sukses Perbaikan Beton dengan Grouting

Sanggah Banding: Langkah Lanjutan Ketika Sanggahan Ditolak

Jika sanggahan Anda ditolak dan Anda tetap yakin bahwa terjadi penyimpangan, jalur berikutnya adalah sanggah banding. Ini bukan langkah yang bisa diambil sembarangan karena ada konsekuensi finansial yang melekat.

Sanggah banding disampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) paling lambat 5 hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Anda wajib menyerahkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari nilai total HPS dengan masa berlaku minimal 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan.

Jaminan ini bukan formalitas. Jika sanggah banding dinyatakan salah, jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas negara atau daerah. Sebaliknya, jika sanggah banding diterima, Pokja Pemilihan diperintahkan melakukan evaluasi ulang atau tender ulang.

Satu hal yang sering terlewat: sanggah banding menghentikan proses tender. Artinya, kontrak tidak bisa ditandatangani selama proses banding berlangsung. Konsekuensi ini bisa menjadi pedang bermata dua—di satu sisi memberi Anda waktu untuk membuktikan kebenaran, di sisi lain memperlambat proyek yang mungkin sedang Anda incar.

Untuk aspek kontraktual dan potensi sengketa yang lebih kompleks, konsultasi dengan praktisi hukum bisnis seperti Yap Legal dapat membantu Anda menilai kekuatan posisi sebelum melangkah ke banding.

Baca Juga: Bagaimana Cara Ikut Tender Proyek Pemerintah LPSE?

Risiko dan Konsekuensi Sanggahan Tanpa Dasar yang Kuat

Sanggahan adalah hak, tetapi bukan tanpa risiko. Ada beberapa konsekuensi yang perlu Anda pertimbangkan sebelum mengajukan.

Pertama, sanggahan yang tidak memenuhi syarat formal—diajukan di luar masa sanggah, tidak melalui SPSE, atau tidak ditujukan kepada Pokja Pemilihan—otomatis berubah status menjadi pengaduan. Ini berarti sanggahan Anda tidak akan menghentikan proses tender dan tidak dijawab melalui mekanisme sanggahan.

Kedua, dalam hal sanggah banding, jaminan 1% dari HPS bisa hangus jika banding dinyatakan salah. Untuk paket pekerjaan konstruksi dengan HPS besar, nilai ini signifikan. Anda perlu menilai secara jujur apakah bukti yang Anda miliki cukup kuat untuk meyakinkan KPA.

Ketiga, reputasi. Mengajukan sanggahan yang berulang kali ditolak karena tidak berdasar dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan Anda di mata Pokja dan pengguna anggaran. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi sinyal negatif dalam penilaian kualifikasi.

Karena itu, sebelum mengajukan sanggahan, pastikan Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang syarat ikut tender konstruksi pemerintah dan bagaimana evaluasi seharusnya dilakukan. Semakin dalam pemahaman Anda tentang aturan, semakin tajam sanggahan yang bisa Anda susun.

Baca Juga: Subkontrak Pekerjaan Konstruksi: 3 Batasan yang Wajib

Tips Praktis Sebelum Mengajukan Sanggahan Tender

Persiapan yang matang membedakan sanggahan yang diterima dari yang sekadar menambah beban administratif. Berikut langkah yang bisa Anda terapkan.

• Dokumentasikan sejak awal. Simpan semua dokumen pemilihan, berita acara, dan komunikasi tertulis. Bukti terkuat adalah dokumen resmi yang menunjukkan ketidaksesuaian prosedur.
• Baca ulang dokumen pemilihan. Banyak sanggahan sebenarnya bisa dihindari jika peserta memahami klausul evaluasi dengan benar. Pastikan Anda tidak salah membaca ketentuan sebelum menuduh Pokja melakukan penyimpangan.
• Fokus pada penyimpangan prosedur, bukan selisih harga. Sanggahan yang hanya menyatakan “penawaran saya lebih murah” tanpa menunjukkan pelanggaran prosedur hampir selalu ditolak.
• Gunakan bahasa formal dan spesifik. Sanggahan bukan tempat untuk meluapkan kekecewaan. Tulis dengan sistematis: pasal yang dilanggar, bukti, dan dampak yang ditimbulkan.
• Catat tenggat waktu. Masa sanggah 5 hari kerja terhitung sejak pengumuman. Jangan mengandalkan perhitungan hari kalender.

Bagi Anda yang ingin memperdalam pemahaman tentang ekosistem pengadaan secara keseluruhan, artikel tender dan pengadaan jasa konstruksi memberikan gambaran menyeluruh tentang tahapan, regulasi, dan praktik yang berlaku.

Baca Juga: Pengalihan Kontrak Konstruksi Kepada Pihak Lain: Bolehkah?

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa lama masa sanggah setelah pengumuman pemenang?

Masa sanggah adalah 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Jika melewati batas ini, sanggahan Anda dianggap sebagai pengaduan biasa dan tidak memiliki efek hukum terhadap proses tender. Pastikan Anda menghitung hari kerja, bukan hari kalender.

Apakah sanggahan bisa diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan penawaran?

Tidak. Hanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan namanya tertera dalam surat penawaran atau akta pendirian perusahaan yang berhak mengajukan sanggahan. Pihak lain yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan melalui jalur yang berbeda.

Apa yang terjadi jika sanggahan dinyatakan benar?

Jika sanggahan dinyatakan benar, Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi ulang atau menyatakan tender gagal. Keputusan ini menghentikan proses penetapan pemenang dan membuka peluang bagi peserta yang berhak untuk dievaluasi kembali.

Berapa besar jaminan sanggah banding dan bagaimana nasibnya jika ditolak?

Jaminan sanggah banding besarnya 1% dari nilai total HPS dengan masa berlaku minimal 30 hari kalender. Jika sanggah banding dinyatakan salah, jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas negara atau daerah. Jika diterima, proses evaluasi ulang dilakukan.

Baca Juga: Tarif PPh Final Konstruksi Terbaru: Peluang Menang Tender

Kesimpulan

Kemampuan cara mengajukan sanggahan tender yang tepat adalah keterampilan defensif yang wajib dimiliki kontraktor. Sanggahan bukan sekadar protes, melainkan upaya administratif yang diatur dalam Perpres 16/2018 dengan tenggat waktu, syarat bukti, dan konsekuensi finansial yang jelas.

Kuncinya ada pada tiga hal: memahami regulasi, memenuhi tenggat 5 hari kerja, dan menyusun sanggahan berbasis bukti penyimpangan prosedur—bukan asumsi. Jika sanggahan ditolak, sanggah banding tersedia sebagai jalur eskalasi dengan konsekuensi jaminan 1% HPS yang harus Anda pertimbangkan secara matang.

Untuk memperkuat fondasi pemahaman Anda tentang tender konstruksi pemerintah, mulai dari syarat kualifikasi hingga mekanisme sanggahan, telusuri panduan tender dan pengadaan jasa konstruksi yang membahas seluruh siklus pengadaan secara komprehensif.

Baca Juga: Cara Membuat Perjanjian KSO Tender: Studi Kasus Kegagalan KSO

Sumber & referensi

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — peraturan.go.id
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 — peraturan.go.id
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia — lkpp.go.id
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) — lkpp.go.id