Pembinaan konstruksi tidak terpengaruh pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP.
Bisnis.com, JAKARTA ā Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong peningkatan tenaga kerja konstruksi dalam menggenjot pertumbuhan perekonomian nasional dan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Kementerian PUPR Kimron Manik mengatakan dengan memperoleh keahlian yang diakui secara nasional tenaga kerja konstruksi di Indonesia dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan.
Kementerian PUPR menilai pembinaan konstruksi tidak terpengaruh pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP.
Dengan demikian, diharapkan Kementerian, Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD serta masyarakat jasa konstruksi tetap berperan aktif menjadi mitra strategis Kementerian PU dalam hal pembinaan jasa konstruksi.
āSaat ini Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri telah bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi di berbagai lapisan masyarakat,ā ujarnya, Sabtu (1/11/2025).
Adapun hingga akhir Oktober 2025, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU mencatat, sebanyak 3.566 tenaga kerja telah tersertifikasi atau setara 73,89% dari target 4.826 orang.
Dari jumlah tersebut, tingkat kelulusan mencapai 95,99% menunjukkan antusiasme dan kesiapan tenaga kerja lokal dalam meningkatkan kompetensi serta memenuhi standar profesional di sektor konstruksi.
Sektor konstruksi sendiri tercatat memberikan kontribusi sebesar 9,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2025.
Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sektor ini tumbuh sekitar 4,98% secara secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya dan juga dibandingkan dengan kuartal I/2025 di angka 2,18%.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menilai pemerintah dapat mulai menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi di pesantren.
Pasalnya selain memberikan pelatihan teknis dan uji kompetensi, juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di daerah.
Sementara itu, Asosiasi Konstruksi Indonesia atau AKI juga menyoroti peluang proyek konstruksi jangka pendek dan jangka panjang yang akan menjadi fokus pembangunan ke depan, khususnya dari program Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan data AKI, peluang tersebut meliputi pembangunan dan perluasan jaringan jalan tol, proyek perhubungan seperti MRT, LRT, dan integrasi transportasi massal, serta pengembangan program perumahan rakyat, rusunawa, dan infrastruktur perkotaan melalui Direktorat Cipta Karya.
AKI menilai bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya berpotensi membuka lapangan kerja besar bagi pelaku jasa konstruksi nasional, tetapi juga menjadi katalis penting bagi pengembangan Jakarta sebagai kota bisnis modern dan berdaya saing global.
