Tiga BUMN Karya, PTPP, ADHI, dan WIKA, akan mengubah anggaran dasar dan pengurus menjelang merger pada 2026. RUPSLB dijadwalkan Desember 2025.
Bisnis.com, JAKARTA ā Tiga emiten BUMN Karya akan mengubah anggaran dasar hingga pengurus menjelang prosesi merger. Adapun, Danantara Indonesia menyebut merger kontraktor pelat merah akan dilancarkan pada 2026.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) telah merilis mata acara RUPSLB mendatang.
WIKA diketahui bakal menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, sementara ADHI pada 16 Desember dan rapat PTPP jatuh 18 Desember mendatang.
Secara garis besar, ketiga emiten akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar. Langkah ini dilakukan sehubungan adanya surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal perubahan anggaran dasar.
āPerseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,ā tulis manajemen ADHI, Selasa (25/11/2025).
Selain itu, ketiganya juga mengumumkan bahwa agenda kedua rapat menyangkut pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026, termasuk dengan perubahannya.
Adapun, khusus Adhi Karya, mata acara ketiga RUPSLB terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan. Sementara itu, agenda ketiga WIKA adalah persetujuan perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari aksi rights issue perseroan.
Manajemen WIKA menyebutkan bahwa mereka telah melakukan asesmen internal terhadap seluruh proyek penerima PMN dan usulan proyek pengganti. Hasilnya, perseroan perlu melakukan perubahan penggunaan dana.
āPerseroan perlu melakukan perubahan peruntukkan tambahan dana PMN Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Pasal 114, Pasal 115 & Pasal 116 tentang Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara,ā tulis laporan WIKA.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan bahwa proses kajian merger perusahaan konstruksi pelat merah masih berjalan dan diharapkan selesai pada bulan depan.
āSedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya. Mudah-mudahan, Desember ini selesai,ā ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis.com, BUMN Karya akan dibentuk dalam tiga klaster. Pertama, Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal dipasangkan dengan PT Hutama Karya (Persero) selaku induk.
Kedua, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) digabung ke PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan PT Nindya Karya (Persero).
āYa nanti tunggu saja, kami nanti akan buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN Karya itu. Harusnya Desember sudah selesai. Kami juga sedang bekerja dengan Danantara untuk memastikan proses itu berjalan,ā ucap Aminuddin.
Adapun, rencana pemerintah untuk melakukan konsolidasi atau integrasi tujuh BUMN karya dipastikan mundur hingga tahun 2026. Penundaan ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan keuangan dan utang yang mendalam pada sejumlah perusahaan pelat merah di sektor ini.
Tujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa target awal penyelesaian konsolidasi di akhir tahun ini tidak memungkinkan.
Menurutnya, proses aksi korporasi ini harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi oleh portofolio BUMN karya.
āKami carry over ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini,ā kata Dony saat ditemui awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Dony menyatakan bahwa masalah keuangan yang dihadapi BUMN karya saat ini cukup dalam, sehingga menjadi penghambat utama dalam proses konsolidasi.
Untuk melanjutkan tahapan integrasi, restrukturisasi utang perusahaan disebut menjadi langkah prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Adapun, setelah pembenahan dan penyehatan dilakukan, tahapan berikutnya adalah menempuh proses impairment atau penurunan nilai aset secara permanen untuk mencerminkan nilai wajar aset perusahaan.
Apabila fundamental membaik, pengelompokan BUMN Karya baru dilakukan berdasarkan skenario yang memberikan penguatan antar-BUMN terbaik.
Dalam tahapan implementasi, dia menjelaskan pemerintah akan mendahulukan perbaikan kondisi keuangan pada BUMN Karya yang terjerat masalah keuangan. Konsolidasi antara Nindya Karya dan Brantas Abipraya justru dilakukan belakangan, mengingat kedua perusahaan relatif lebih sehat.
