Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)



Syarat Kualifikasi Tender

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
perizinan usaha di bidang jasa konstruksi Peserta harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa a.Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 b.Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka a. belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi atau c.Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 20152017.
Sertifikat Badan Usaha SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan a.SBU Subklasifikasi Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung TI505 KBLI 2015 atau Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran GT002 KBLI 2020 atau b. SBU jasa pelaksana konstruksi dan SBU jasa perencanaanperancangan konstruksi bagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang membentuk KSO dengan badan usaha jasa konsultasi konstruksi yang memberikan layanan usaha perencanaanperancangan, dimana badan usaha jasa pelaksana konstruksi bertindak sebagai leadfirm, yaitu 1 SBU Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial BG004 KBLI 2015 atau Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran BG002 KBLI 2020, dan 2 SBU Subklasifikasi Jasa Desain Arsitektural AR102 KBLI 2017 atau subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian AR001 KBLI 2020
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam lain;
4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Persyaratan lainnya sesuai yang tercantum dalam dokumen kualifikasi beserta addendumnya apabila ada
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)
Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.
Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut a.Pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung tidak termasuk renovasi bangunan gedung danatau rehabilitasi bangunan gedung b.Pengalaman pekerjaan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung tidak termasuk renovasi bangunan gedung danatau rehabilitasi bangunan gedung c.Pengalaman perencanaanperancangan konstruksi Jasa Desain Arsitektural Bangunan Gedung
Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Persyaratan lainnya sesuai yang tercantum dalam dokumen kualifikasi beserta addendumnya apabila ada

Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara

Nama Tender : Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara
Unit : LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Satuan Kerja : Otorita Ibu Kota Nusantara
PAGU : Rp. 1.826.112.000.000,00
Lokasi Pekerjaan : Ibu Kota Nusantara, Nusantara - Penajem Paser Utara (Kab.)
Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai
Tanggal : 22 September 2025
Metode : Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai

Rencana Umum Pengadaan Tender Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
59870333 Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara APBN

Lokasi Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara, Nusantara - Penajem Paser Utara (Kab.)

Arsip tender: paket ini dianggap sudah tidak aktif (tahap LPSE / jadwal). Halaman tetap tersedia untuk referensi dan tautan internal.

Timeline pengadaan

Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.

  1. 1
    Pengumuman —
  2. 2
    Download / pemasukan dokumen —
  3. 3
    Upload penawaran —
  4. 4
    Evaluasi —
  5. 5
    Pengumuman pemenang —

Eligibilitas grade (referensi LPJK)

Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.

Grade Status Penjelasan
K1 ✗ Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai.
K2 ✗ Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai.
K3 ✗ Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai.
M1 ✗ Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai.
M2 ✗ Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai.
M3 ✗ Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai.
B1 ⚠ Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO.
B2 ✓ Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender.
B3 ✓ Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender.

Kontraktor eligible (direktori)

Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.

Analisis singkat

Tingkat persaingan (heuristik)

Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.

Pertimbangan lokasi

Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.

Profil pekerjaan

Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (TI505, GT002, BG004, BG002), grade Besar, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.

Regulasi relevan

Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.

Checklist: mau ikut tender ini?

Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.

Sumber agregator tambahan

Perhatian


Informasi dan data tentang Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.