Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi
Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.

Jasa Pengujian dan Analisa dari teknikalyang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetic, dan pengujian ultrasonic dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.

Kualifikasi Perusahaan Sub Bidang SP305 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon

Kualifikasi K1

ketentuan:
maksimum 2 kualifikasi yang berbeda dan 4 sub kualifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi.
Persyaratan:
Tenaga Kerja/Ahli:
Adapun persyaratan tenaga kerja/ahli adalah harus memiliki minimal 1 orang tenaga kerja yang sudah bersertifikat keterampilan (SKTK). Hal ini berguna untuk standar kualifikasi kecil agar tidak ada masalah lagi ketika menjalankan jasa konstruksi.

Kekayaan Bersih:
Kekayaan bersih yang harus dimiliki perusahaan paling sedikit sekitar RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pengalaman Kerja:
Untuk kualifikasi kecil K1, pengalaman kerja tidak dibutuhkan.

Kualifikasi K2

Ketentuan:
Memiliki maksimum 2 klasifikasi yang berbeda dan 6 sub klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi.
Persyaratan:
Adapun persyaratan tenaga kerja/ahli adalah harus memiliki minimal 1 orang tenaga kerja yang sudah bersertifikat keterampilan (SKTK).

Kekayaan Bersih:
Kekayaan bersih yang harus dimiliki oleh perusahaan konstruksi setingkat K2 sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah).

Pengalaman Kerja
Perusahaan jasa konstruksi setingkat K2 harus memiliki pengalaman kerja sesuai sub bidang secara kumulatif paling sedikit Rp 1.750.000.000,- yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun.

Kualifikasi K3

Ketentuan:
Maksimum 3 klasifikasi yang berbeda dan 8 sub bidang klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi.
Persyaratan:
Adapun persyaratan tenaga kerja/ahli adalah harus memiliki minimal 1 orang tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan (SKTK).

Kekayaan Bersih:
Kekayaan bersih yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi setingkat K3 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) s/d Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pengalaman Kerja:
Perusahaan jasa konstruksi setingkat K3 harus memiliki pengalaman kerja secara kumulatif paling sedikit Rp 1.750.000.000,- yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun.

Kualifikasi M1

ketentuan:
Maksimum 4 klasifikasi yang berbeda dan 10 sub klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi.
Persyaratan:
Adapun persyaratan tenaga kerja/ahli:
a. Harus memiliki 1 orang tenaga ahli dengan kualifikasi SKA ahli muda sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).
b. Harus memiliki 1 orang tenaga ahli dengan kualifikasi SKA ahli muda sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK). PJK dapat merangkap maksimum 2 klasifikasi.

Kekayaan Bersih:
Kekayaan bersih yang harus dimiliki perusahaan konstruksi setingkat M1 paling sedikit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pengalaman Kerja:
Pengalaman kerja tertinggi yang dimiliki sebesar Rp 833.000.000.000,- atau secara kumulatif paling sedikit Rp 2.500.000.000,- yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun. Khusus untuk permohonan baru tidak dipersyaratkan.

Kualifikasi M2

Ketentuan:
Maksimum 4 klasifikasi yang berbeda dan 12 sub klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi.
Persyaratan:
Tenaga Kerja/Ahli:
Adapun persyaratan tenaga kerja/ahli:
a. Harus memiliki 1 orang tenaga ahli dengan kualifikasi SKA ahli madya sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).
b. Harus memiliki 1 orang tenaga ahli dengan kualifikasi SKA ahli muda sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK). PJK dapat merangkap maksimum 2 klasifikasi yang berbeda.

Kekayaan Bersih
Kekayaan bersih yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi setingkat M2 paling sedikit sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pengalaman Kerja
Untuk pengalaman kerja yang harus dimiliki dari paling tinggi sebesar Rp 3.300.000.000,- per sub bidang atau secara kumulatif paling sedikit Rp 10.000.000.000,- per sub bidang yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun.

Kualifikasi B1

Ketentuan:
Maksimum 4 klasifikasi yang berbeda dan 14 sub klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi.
Persyaratan:
Adapun persyaratan tenaga kerja/ahli:
a. Harus memiliki 1 orang tenaga kerja ahli dengan kualifikasi SKA ahli madya sebagai Penangggung Jawab Teknik (PJT)
b. Harus memiliki 1 orang tenaga ahli dengan kualifikasi SKA ahli madya sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) untuk setiap klasifikasi

Kekayaan Bersih:
Kekayaan bersih yang harus dimiliki perusahaan konstruksi setingkat B1 paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Pengalaman Kerja
Pengalaman kerja tertinggi yang harus dimiliki perusahaan jasa konstruksi setingkat B1 sebesar Rp 16.600.000.000,- atau secara kumulatif paling sedikit Rp 50.000.0000.000,- yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun.

Kualifikasi B2

Ketentuan:
Maksimum 4 klasifikasi yang berbeda dengan sub klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi tidak terbatas “sesuai kemampuan perusahaan”.
Persyaratan:
Tenaga Kerja/Ahli:
Adapun persyaratan tenaga kerja/ahli:
a. Harus memiliki 1 orang tenaga ahli dengan kualifikasi SKA ahli madya atau ahli utama sebagai Penanggung JAwab Teknik (PJT).
b. Harus memiliki 1 orang tenaga ahli dengan kualifikasi SKA setingkat PJT sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

Kekayaan Bersih:
Kekayaan bersih yang harus dimiliki perusahaan jasa kontruksi setingkat B2 paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pengalaman Kerja:
Pengalaman kerja tertinggi yang harus dimiliki perusahaan jasa konstruksi setingkat B2 sebesar Rp 250.000.000.000,- per sub bidang yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Berikut ketentuan dan persyaratan kualifikasi usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk Permohonan Baru, Perubahan, Up-Grade atau Perpanjang Sertifikat Badan Usaha (SBU) meliputi; Persyaratan Tenaga Kerja, Kekayaan Bersih dan Pengalaman Kerja.

Agar bisa mendapatkan SBU anda harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai syarat administrasinya. Dokumen - dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
1. Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diperoleh dengan cara bergabung dengan asosiasi perusahaan
2. Fotocopy Akta pendirian usaha dari notaris
3. Neraca dan laporan keuangan milik perusahaan
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Fotocopy Pengusaha Kena Pajak (PKP)
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. SK pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
8. Fotocopy Surat Keterangan Keterampilan (SKK) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA)
9. Surat domisili atau SITU
10. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (SIUJK)
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pengurus perusahaan
12. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) milik penanggung jawab perusahaan
13. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar
14. Struktur organisasi perusahaan

Syarat pembuatan SBU EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon

Kode SBU EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon — SBU / Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha asing. SBU diberikan untuk tiga bentuk badan usaha: pelaksana jasa konstruksi (Kontraktor), perencana & pengawas (Konsultan), dan badan usaha terintegrasi. Berikut ringkasan dokumen yang umum diminta:

NIB (fotocopy) dari OSS
Akta perusahaan serta SK Kehakiman (fotocopy)
Domisili usaha yang dijalankan (fotocopy)
NPWP perusahaan (fotocopy)
TDP (fotocopy)
Kartu tanda anggota (KTA) dari asosiasi perusahaan
KTP para pengurus (fotocopy)
Pas foto berwarna direktur utama (3 × 4)
SKA atau SKT sesuai ketentuan kualifikasi badan usaha
Fotocopy ijazah, KTP, sertifikat keterampilan, dan daftar riwayat hidup tenaga ahli
Daftar tenaga teknik / tenaga ahli di perusahaan
Neraca, laporan keuangan, dan laporan pajak tahunan terakhir
Daftar pengalaman kerja perusahaan

Pembaruan syarat SBU EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon (2026)

Data badan usaha (nama, NPWP, telepon, email)
Data PIC / direksi (nama, NPWP, telepon, pas foto)
Akta pendirian & perubahan
SK Kemenkumham
NIB
Akun OSS
Tenaga kerja BU (PJTBU & PJSKBU)
Neraca badan usaha (kualifikasi: kecil)
ISO 9001 / SMM (surat pernyataan 1 tahun)
ISO 37001 / SMAP (surat pernyataan 3 tahun)

Referensi Suket K3 / SILO / SIA (alat)

Forklift Bulldozer Excavator Wheel Loader Farm Tractor Motor Grader Mobile Crane Truck Crane Hoist Crane OverHead Crane Gantry Crane Gondola Jib Crane Tower Crane

Kualifikasi SBU sub bidang EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon

Perusahaan harus memiliki modal atau kekayaan bersih di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 untuk kualifikasi kecil K1, sedangkan untuk kualifikasi menengah M1 setidaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta).

Untuk badan usaha berbentuk PT, nilai kekayaan bersih harus selaras dengan modal ditempatkan dan disetor dalam akta pendirian, atau dibuktikan dengan laporan keuangan. Verifikasi akhir mengacu pada regulasi LPJK / kanal resmi.

Batas nilai tender dan kualifikasi K, M, B (acuan pengadaan)

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, batas nilai paket pekerjaan sering dihubungkan dengan tingkat kualifikasi penyedia (misalnya kecil, menengah, besar) yang setara dengan notasi K, M, dan B pada sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Ketentuan terbaru mengenai klasifikasi, ambang nilai, dan tata cara pemilihannya diatur antara lain dalam Peraturan LKPP.

Untuk ringkasan Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 dan dampaknya terhadap ambang kualifikasi serta partisipasi tender, silakan merujuk pada pembahasan berikut (di luar situs ini): sertifikasi.co.id — Peraturan LKPP 11/2021.

Nilai pasti dan interpretasi hukum mengikuti teks peraturan, perubahan terakhir, serta dokumen pemilihan resmi masing-masing instansi.

Tarif PPh jasa konstruksi: memiliki SBU vs belum memiliki SBU

Pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi mengikuti ketentuan perpajakan yang membedakan antara penyedia yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan penyedia yang belum bersertifikat pada subklasifikasi yang relevan. Tarif dan dasar pengenaannya dapat berubah seiring revisi peraturan.

Tabel ringkasan tarif dan penjelasan singkat untuk skenario dengan SBU dan tanpa SBU tersedia pada artikel berikut: sertifikasi.co.id — Tarif PPh jasa konstruksi.

Learn More

SIA (Surat Ijin Alat) Gondola

Learn More

SIA (Surat Ijin Alat) Jib Crane

Learn More

SIA (Surat Ijin Alat) Tower Crane

Learn More

Kenapa Alat Berat di Perusahaan Anda Harus Memiliki SIA?

✅ Memenuhi persyaratan wajib untuk pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
✅ Meningkatkan kredibilitas dan legalitas usaha Anda di bidang konstruksi atau industri alat berat.
✅ Memastikan keamanan dan kepatuhan operasional alat berat sesuai standar K3.

Supported By