Daftar Kontraktor Bidang PB007 - Pengecatan

Saat ini belum ada profil penyedia jasa terdaftar untuk bidang Pengecatan di Kab Aceh Besar.

Data tidak ditemukan

Tender aktif terkait SBU ini — Lihat agregator tender kategori pekerjaan konstruksi (filter SBU bisa dipakai di halaman kategori).

Tender dengan syarat sub bidang SBU PB007 Pengecatan

Waterproofing Area Dak Selasar Ruang ICU, Dak Talang Laundry, Dak Atap Ruang Arsip Rekam Medik dan Pekerjaan Exposed Masterguard Plus Waterproofing System pada Area Kamar Mandi di RSUD dr. Soedirman Kebumen

Pagu Rp. 203.500.000,00

RSUD dr. SOEDIRMAN Kab. Kebumen

SBU (dari syarat) —
Grade / kualifikasi —
Kontraktor eligible (direktori) —

Ruang lingkup PB007 Pengecatan

Pengecatan

Syarat pembuatan SBU PB007 Pengecatan

Kode SBU PB007 Pengecatan — SBU / Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha asing. SBU diberikan untuk tiga bentuk badan usaha: pelaksana jasa konstruksi (Kontraktor), perencana & pengawas (Konsultan), dan badan usaha terintegrasi. Berikut ringkasan dokumen yang umum diminta:

NIB (fotocopy) dari OSS
Akta perusahaan serta SK Kehakiman (fotocopy)
Domisili usaha yang dijalankan (fotocopy)
NPWP perusahaan (fotocopy)
TDP (fotocopy)
Kartu tanda anggota (KTA) dari asosiasi perusahaan
KTP para pengurus (fotocopy)
Pas foto berwarna direktur utama (3 × 4)
SKA atau SKT sesuai ketentuan kualifikasi badan usaha
Fotocopy ijazah, KTP, sertifikat keterampilan, dan daftar riwayat hidup tenaga ahli
Daftar tenaga teknik / tenaga ahli di perusahaan
Neraca, laporan keuangan, dan laporan pajak tahunan terakhir
Daftar pengalaman kerja perusahaan

Pembaruan syarat SBU PB007 Pengecatan (2026)

Data badan usaha (nama, NPWP, telepon, email)
Data PIC / direksi (nama, NPWP, telepon, pas foto)
Akta pendirian & perubahan
SK Kemenkumham
NIB
Akun OSS
Tenaga kerja BU (PJTBU & PJSKBU)
Neraca badan usaha (kualifikasi: kecil)
ISO 9001 / SMM (surat pernyataan 1 tahun)
ISO 37001 / SMAP (surat pernyataan 3 tahun)

Referensi Suket K3 / SILO / SIA (alat)

Forklift Bulldozer Excavator Wheel Loader Farm Tractor Motor Grader Mobile Crane Truck Crane Hoist Crane OverHead Crane Gantry Crane Gondola Jib Crane Tower Crane

Kualifikasi SBU sub bidang PB007 Pengecatan

Perusahaan harus memiliki modal atau kekayaan bersih di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 untuk kualifikasi kecil K1, sedangkan untuk kualifikasi menengah M1 setidaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta).

Untuk badan usaha berbentuk PT, nilai kekayaan bersih harus selaras dengan modal ditempatkan dan disetor dalam akta pendirian, atau dibuktikan dengan laporan keuangan. Verifikasi akhir mengacu pada regulasi LPJK / kanal resmi.

Batas nilai tender dan kualifikasi K, M, B (acuan pengadaan)

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, batas nilai paket pekerjaan sering dihubungkan dengan tingkat kualifikasi penyedia (misalnya kecil, menengah, besar) yang setara dengan notasi K, M, dan B pada sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Ketentuan terbaru mengenai klasifikasi, ambang nilai, dan tata cara pemilihannya diatur antara lain dalam Peraturan LKPP.

Untuk ringkasan Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 dan dampaknya terhadap ambang kualifikasi serta partisipasi tender, silakan merujuk pada pembahasan berikut (di luar situs ini): sertifikasi.co.id — Peraturan LKPP 11/2021.

Nilai pasti dan interpretasi hukum mengikuti teks peraturan, perubahan terakhir, serta dokumen pemilihan resmi masing-masing instansi.

Tarif PPh jasa konstruksi: memiliki SBU vs belum memiliki SBU

Pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi mengikuti ketentuan perpajakan yang membedakan antara penyedia yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan penyedia yang belum bersertifikat pada subklasifikasi yang relevan. Tarif dan dasar pengenaannya dapat berubah seiring revisi peraturan.

Tabel ringkasan tarif dan penjelasan singkat untuk skenario dengan SBU dan tanpa SBU tersedia pada artikel berikut: sertifikasi.co.id — Tarif PPh jasa konstruksi.

Perhitungan pajak final pada transaksi riil harus dikonfirmasi dengan kontrak, bukti potong, dan konsultan pajak atau kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Cari perusahaan dengan sub bidang PB007 Pengecatan di:
Kota Tangerang Kota Adm. Jakarta Barat Kota Medan Kota Surabaya Kota Makassar Kota Palembang Kota Adm. Jakarta Selatan Kota Bandung Kota Semarang Kota Banda Aceh Kab. Manokwari Kota Adm. Jakarta Timur Kota Bandar Lampung Kota Bekasi Kota Samarinda Kota Pontianak Kota Padang Kab. Tangerang Kota Jayapura Kota Pekanbaru Kab. Bekasi Kota Adm. Jakarta Pusat Kota Balikpapan Kota Adm. Jakarta Utara Kab. Sidoarjo Kota Jambi Kota Kendari Kab. Bogor Kab. Cilacap Kota Tangerang Selatan Kota Depok Kota Jakarta Selatan Kab. Garut Kota Jakarta Timur Kab. Bandung Kota Kupang Kota Serang Kab. Bojonegoro Kota Pekan Baru Kota Batam Kota Banjarmasin Kab. Banyuwangi Kota Palu Kab. Karawang Kota Manado Kab. Kutai Timur Kota Ambon Kota Mataram Kab. Jember Kab. Subang Kab. Kutai Kartanegara Kota Ternate Kota Cilegon Kota Malang Kota Jakarta Barat Kota Bengkulu Kota Denpasar Kab. Tuban Kab. Malang Kab. Sukabumi Kab. Pandeglang Kab. Bengkalis Kota Bontang Kab. Gresik Kab. Cirebon Kota Jakarta Pusat Kab. Kubu Raya Kab. Sleman Kab. Indramayu Kota. Batam Kab. Banyumas Kab. Sumenep Kota Bogor Kab. Ketapang Kab. Gowa Kota Dumai Kota Palangkaraya Kab. Lombok Tengah Kab. Tegal Kab. Kepulauan Yapen Kab. Merauke Kab. Ciamis Kab. Brebes Kab. Mimika Kota Pangkal Pinang Kota Binjai Kab. Blitar Kota Tarakan Kab. Cianjur Kab. Berau Kab. Jombang Kab. Deli Serdang Kab. Aceh Besar Kab. Tulungagung Kab. Sampang Kota Jakarta Utara Kab. Sumedang Kab. Lombok Timur Kab. Mamuju Kota Langsa Kab. Aceh Utara Kab. Pamekasan Kab. Jepara Kab. Majalengka Kab. Bondowoso Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kapuas Hulu Kab. Bantul Kab. Demak Kab. Lamongan Kab. Serang Kab. Siak Kab. Grobogan Kab. Kudus Kab. Sintang Kab. Sumbawa Kota Cirebon Kota Gorontalo Kota Lhokseumawe Kab. Teluk Bintuni Kab. Sorong Kota Sorong Kab. Trenggalek Kab. Wonosobo Kab. Jayawijaya Kab. Pati Kota Tasikmalaya Kab. Muara Enim Kab. Situbondo Kab. Banggai Kab. Lombok Barat Kab. Nganjuk Kab. Jayapura Kab. Sumbawa Barat Kab. Blora Kab. Morowali Kab. Semarang Kab. Sukoharjo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Bandung Barat Kab. Kolaka Kab. Ponorogo Kab. Pasaman Barat Kab. Tanah Laut Kab. Poso

Layanan Surat Ijin Alat (SIA)

Sponsor

SIA diperlukan sebagai dokumen syarat SBU PB007 Pengecatan.

Kenapa perlu SIA?

Karena SIA (Surat Ijin Alat) dapat menjadi bukti pemenuhan alat konstruksi di SIMPK (Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi).

Apa itu SIMPK?

SIMPK adalah aplikasi yang disiapkan Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, untuk menyusun Big Data rantai pasok material dan peralatan konstruksi (MPK). Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sungai/pantai, irigasi/rawa, bendungan, perumahan, dan permukiman sangat bergantung pada kesiapan sumber daya konstruksi, terutama MPK, sehingga data peralatan menjadi penting.