counter easy hit

Daftar Kontraktor Bidang SP003 - Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi

Direktori ini menyajikan profil penyedia utama jasa konstruksi pada bidang Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi di Kota Cirebonโ€”daftar per halaman sengaja dibatasi, dengan sorotan pada penyedia prioritas yang kapasitas SBU-nya selaras bidang ini.

Tender dengan syarat sub bidang SBU SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi

Ruang lingkup SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi

Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.

Syarat pembuatan SBU SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi

Kode SBU SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi โ€” SBU / Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha asing. SBU diberikan untuk tiga bentuk badan usaha: pelaksana jasa konstruksi (Kontraktor), perencana & pengawas (Konsultan), dan badan usaha terintegrasi. Berikut ringkasan dokumen yang umum diminta:

  1. NIB (fotocopy) dari OSS
  2. Akta perusahaan serta SK Kehakiman (fotocopy)
  3. Domisili usaha yang dijalankan (fotocopy)
  4. NPWP perusahaan (fotocopy)
  5. TDP (fotocopy)
  6. Kartu tanda anggota (KTA) dari asosiasi perusahaan
  7. KTP para pengurus (fotocopy)
  8. Pas foto berwarna direktur utama (3 ร— 4)
  9. SKA atau SKT sesuai ketentuan kualifikasi badan usaha
  10. Fotocopy ijazah, KTP, sertifikat keterampilan, dan daftar riwayat hidup tenaga ahli
  11. Daftar tenaga teknik / tenaga ahli di perusahaan
  12. Neraca, laporan keuangan, dan laporan pajak tahunan terakhir
  13. Daftar pengalaman kerja perusahaan

Pembaruan syarat SBU SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi (2026)

  • Data badan usaha (nama, NPWP, telepon, email)
  • Data PIC / direksi (nama, NPWP, telepon, pas foto)
  • Akta pendirian & perubahan
  • SK Kemenkumham
  • NIB
  • Akun OSS
  • Tenaga kerja BU (PJTBU & PJSKBU)
  • Neraca badan usaha (kualifikasi: kecil)
  • ISO 9001 / SMM (surat pernyataan 1 tahun)
  • ISO 37001 / SMAP (surat pernyataan 3 tahun)

Referensi Suket K3 / SILO / SIA (alat)

Kualifikasi SBU sub bidang SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi

Perusahaan harus memiliki modal atau kekayaan bersih di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 untuk kualifikasi kecil K1, sedangkan untuk kualifikasi menengah M1 setidaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta).

Untuk badan usaha berbentuk PT, nilai kekayaan bersih harus selaras dengan modal ditempatkan dan disetor dalam akta pendirian, atau dibuktikan dengan laporan keuangan. Verifikasi akhir mengacu pada regulasi LPJK / kanal resmi.

Batas nilai tender dan kualifikasi K, M, B (acuan pengadaan)

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, batas nilai paket pekerjaan sering dihubungkan dengan tingkat kualifikasi penyedia (misalnya kecil, menengah, besar) yang setara dengan notasi K, M, dan B pada sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Ketentuan terbaru mengenai klasifikasi, ambang nilai, dan tata cara pemilihannya diatur antara lain dalam Peraturan LKPP.

Untuk ringkasan Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 dan dampaknya terhadap ambang kualifikasi serta partisipasi tender, silakan merujuk pada pembahasan berikut (di luar situs ini): sertifikasi.co.id โ€” Peraturan LKPP 11/2021.

Nilai pasti dan interpretasi hukum mengikuti teks peraturan, perubahan terakhir, serta dokumen pemilihan resmi masing-masing instansi.

Tarif PPh jasa konstruksi: memiliki SBU vs belum memiliki SBU

Pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi mengikuti ketentuan perpajakan yang membedakan antara penyedia yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan penyedia yang belum bersertifikat pada subklasifikasi yang relevan. Tarif dan dasar pengenaannya dapat berubah seiring revisi peraturan.

Tabel ringkasan tarif dan penjelasan singkat untuk skenario dengan SBU dan tanpa SBU tersedia pada artikel berikut: sertifikasi.co.id โ€” Tarif PPh jasa konstruksi.

Perhitungan pajak final pada transaksi riil harus dikonfirmasi dengan kontrak, bukti potong, dan konsultan pajak atau kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Cari perusahaan dengan sub bidang SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi di:
Kota Tangerang Kota Adm. Jakarta Barat Kota Medan Kota Surabaya Kota Makassar Kota Adm. Jakarta Selatan Kota Palembang Kota Bandung Kota Semarang Kota Banda Aceh Kab. Manokwari Kota Adm. Jakarta Timur Kota Bekasi Kota Bandar Lampung Kota Samarinda Kab. Tangerang Kota Pontianak Kota Padang Kota Jayapura Kota Pekanbaru Kab. Bekasi Kota Adm. Jakarta Pusat KOTA ADM. JAKARTA UTARA Kota Balikpapan Kab. Sidoarjo Kota Jambi Kab. Bogor Kota Tangerang Selatan Kota Kendari Kab. Cilacap Kota Depok Kota Jakarta Selatan Kab. Garut Kota Jakarta Timur Kab. Bandung Kota Kupang Kota Serang Kab. Bojonegoro Kota Batam Kota Banjarmasin Kota Pekan Baru Kab. Banyuwangi Kab. Kutai Timur Kota Palu Kab. Karawang Kota Manado Kota Ambon Kota Mataram Kab. Jember Kab. Subang Kab. Kutai Kartanegara Kota Ternate Kota Cilegon Kota Malang Kota Bengkulu Kota Denpasar Kota Jakarta Barat Kab. Malang Kab. Tuban Kab. Sukabumi Kab. Pandeglang Kab. Gresik Kota Bontang Kab. Bengkalis Kab. Kubu Raya Kab. Cirebon Kab. Sleman Kota Jakarta Pusat Kab. Indramayu Kab. Banyumas Kota. Batam Kota Palangkaraya Kota Bogor Kab. Sumenep Kab. Ketapang Kab. Gowa Kota Dumai Kab. Lombok Tengah Kab. Merauke Kab. Tegal Kab. Kepulauan Yapen Kab. Brebes Kab. Ciamis Kab. Mimika Kota Binjai Kota Pangkal Pinang Kota Tarakan Kab. Deli Serdang Kab. Blitar Kab. Berau Kab. Cianjur Kab. Jombang Kab. Aceh Besar Kab. Tulungagung Kab. Lombok Timur Kab. Sampang Kab. Sumedang Kab. Mamuju Kota Jakarta Utara Kab. Kotawaringin Barat Kab. Majalengka Kab. Aceh Utara Kab. Pamekasan Kab. Jepara Kota Langsa Kab. Bondowoso Kab. Kapuas Hulu Kab. Bantul Kab. Serang Kab. Demak Kab. Lamongan Kota Sorong Kab. Grobogan Kab. Kudus Kab. Sintang Kab. Siak Kab. Teluk Bintuni Kab. Sorong Kab. Sumbawa Kota Cirebon Kab. Jayawijaya Kota Lhokseumawe Kota Gorontalo Kab. Trenggalek Kab. Pati Kab. Wonosobo Kota Tasikmalaya Kab. Muara Enim Kab. Banggai Kab. Situbondo Kab. Jayapura Kab. Nganjuk Kab. Morowali Kab. Lombok Barat Kab. Blora Kab. Sumbawa Barat Kab. Semarang Kab. Paser Kab. Sukoharjo Kab. Kebumen Kab. Tanah Laut Kab. Bandung Barat Kab. Klaten Kab. Kolaka Kab. Ponorogo Kab. Poso Kab. Pasaman Barat Kab. Sikka Kota Bima Kab. Badung Kab. Sanggau Kab. Aceh Tengah Kab. Nabire Kab. Banjarnegara Kab. Bireuen Kab. Kuningan Kab. Manggarai Kab. Kampar Kab. Kotawaringin Timur Kab. Bulukumba Kab. Pasuruan Kota Surakarta Kab. Solok Kab. Rokan Hilir Kab. Tabalong Kab. Pacitan Kab. Aceh Barat Kab. Lebak Kota Metro Kota Yogyakarta Kab. Tanah Bumbu Kab. Kendal Kab. Ngawi