Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemiliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction).
Berikut ketentuan dan persyaratan kualifikasi usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk Permohonan Baru, Perubahan, Up-Grade atau Perpanjang Sertifikat Badan Usaha (SBU) meliputi; Persyaratan Tenaga Kerja, Kekayaan Bersih dan Pengalaman Kerja.
Ketentuan; Badan usaha jasa konstruksi dapat memiliki maksimum 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda yaitu; Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konstruksi Terintegrasi.
Nilai Proyek; Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sampai dengan Rp. 250 milyar
Ketentuan; Badan usaha jasa konstruksi dapat memiliki sub klasifikasi tidak terbatas dalam 4 klasifikasi yang berbeda yaitu; Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konstruksi Terintegrasi.
Nilai Proyek; Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sampai tidak terbatas.
Kualifikasi menentukan besarnya NILAI TENDER dan kemampuan perusahaan dalam mengerjakan PROYEK Jasa Konstruksi di Indonesia
Kode SBU TI502 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi ā SBU / Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha asing. SBU diberikan untuk tiga bentuk badan usaha: pelaksana jasa konstruksi (Kontraktor), perencana & pengawas (Konsultan), dan badan usaha terintegrasi. Berikut ringkasan dokumen yang umum diminta:
Perusahaan harus memiliki modal atau kekayaan bersih di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 untuk kualifikasi kecil K1, sedangkan untuk kualifikasi menengah M1 setidaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta).
Untuk badan usaha berbentuk PT, nilai kekayaan bersih harus selaras dengan modal ditempatkan dan disetor dalam akta pendirian, atau dibuktikan dengan laporan keuangan. Verifikasi akhir mengacu pada regulasi LPJK / kanal resmi.
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, batas nilai paket pekerjaan sering dihubungkan dengan tingkat kualifikasi penyedia (misalnya kecil, menengah, besar) yang setara dengan notasi K, M, dan B pada sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Ketentuan terbaru mengenai klasifikasi, ambang nilai, dan tata cara pemilihannya diatur antara lain dalam Peraturan LKPP.
Untuk ringkasan Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 dan dampaknya terhadap ambang kualifikasi serta partisipasi tender, silakan merujuk pada pembahasan berikut (di luar situs ini): sertifikasi.co.id ā Peraturan LKPP 11/2021.
Nilai pasti dan interpretasi hukum mengikuti teks peraturan, perubahan terakhir, serta dokumen pemilihan resmi masing-masing instansi.
Pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi mengikuti ketentuan perpajakan yang membedakan antara penyedia yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan penyedia yang belum bersertifikat pada subklasifikasi yang relevan. Tarif dan dasar pengenaannya dapat berubah seiring revisi peraturan.
Tabel ringkasan tarif dan penjelasan singkat untuk skenario dengan SBU dan tanpa SBU tersedia pada artikel berikut: sertifikasi.co.id ā Tarif PPh jasa konstruksi.
Perhitungan pajak final pada transaksi riil harus dikonfirmasi dengan kontrak, bukti potong, dan konsultan pajak atau kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Cari perusahaan dengan sub bidang TI502 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi di:
Kota Tangerang
Kota Adm. Jakarta Barat
Kota Medan
Kota Surabaya
Kota Makassar
Kota Palembang
Kota Adm. Jakarta Selatan
Kota Bandung
Kota Semarang
Kota Banda Aceh
Kab. Manokwari
Kota Adm. Jakarta Timur
Kota Bandar Lampung
Kota Bekasi
Kota Samarinda
Kota Pontianak
Kota Padang
Kab. Tangerang
Kota Jayapura
Kota Pekanbaru
Kab. Bekasi
Kota Adm. Jakarta Pusat
Kota Balikpapan
Kota Adm. Jakarta Utara
Kab. Sidoarjo
Kota Jambi
Kota Kendari
Kab. Bogor
Kab. Cilacap
Kota Tangerang Selatan
Kota Depok
Kota Jakarta Selatan
Kab. Garut
Kota Jakarta Timur
Kab. Bandung
Kota Kupang
Kota Serang
Kab. Bojonegoro
Kota Pekan Baru
Kota Batam
Kota Banjarmasin
Kab. Banyuwangi
Kota Palu
Kab. Karawang
Kota Manado
Kab. Kutai Timur
Kota Ambon
Kota Mataram
Kab. Jember
Kab. Subang
Kab. Kutai Kartanegara
Kota Ternate
Kota Cilegon
Kota Malang
Kota Jakarta Barat
Kota Bengkulu
Kota Denpasar
Kab. Tuban
Kab. Malang
Kab. Sukabumi
Kab. Pandeglang
Kab. Bengkalis
Kota Bontang
Kab. Gresik
Kab. Cirebon
Kota Jakarta Pusat
Kab. Kubu Raya
Kab. Sleman
Kab. Indramayu
Kota. Batam
Kab. Banyumas
Kab. Sumenep
Kota Bogor
Kab. Ketapang
Kab. Gowa
Kota Dumai
Kota Palangkaraya
Kab. Lombok Tengah
Kab. Merauke
Kab. Kepulauan Yapen
Kab. Tegal
Kab. Brebes
Kab. Ciamis
Kab. Mimika
Kota Pangkal Pinang
Kab. Blitar
Kota Binjai
Kota Tarakan
Kab. Cianjur
Kab. Berau
Kab. Jombang
Kab. Deli Serdang
Kab. Aceh Besar
Kab. Tulungagung
Kota Jakarta Utara
Kab. Sampang
Kab. Sumedang
Kab. Lombok Timur
Kab. Mamuju
Kota Langsa
Kab. Aceh Utara
Kab. Jepara
Kab. Pamekasan
Kab. Majalengka
Kab. Bondowoso
Kab. Kotawaringin Barat
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Bantul
Kab. Demak
Kab. Lamongan
Kab. Serang
Kab. Siak
Kab. Grobogan
Kab. Kudus
Kab. Sintang
Kab. Sumbawa
Kota Cirebon
Kota Gorontalo
Kota Lhokseumawe
Kab. Teluk Bintuni
Kab. Sorong
Kota Sorong
Kab. Trenggalek
Kab. Wonosobo
Kab. Jayawijaya
Kab. Pati
Kab. Muara Enim
Kota Tasikmalaya
Kab. Situbondo
Kab. Banggai
Kab. Nganjuk
Kab. Lombok Barat
Kab. Jayapura
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Blora
Kab. Morowali
Kab. Semarang
Kab. Sukoharjo
Kab. Kebumen
Kab. Klaten
Kab. Bandung Barat
Kab. Kolaka
Kab. Ponorogo
Kab. Tanah Laut
Kab. Pasaman Barat
Kab. Poso
Kab. Sikka
Kota Bima
Kab. Aceh Tengah
Kab. Nabire
Kab. Sanggau
Kab. Paser
Kab. Manggarai
Kab. Bireuen
Kab. Kuningan
Kab. Bulukumba
Kab. Kampar
Kab. Banjarnegara
Kab. Pasuruan
Kab. Rokan Hilir
Kab. Solok
Kab. Pacitan
Kota Surakarta
Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Aceh Barat
Kab. Badung
Kab. Tabalong
Kab. Lebak
Kota Metro
Kota Yogyakarta
Kab. Ngawi
Kab. Polewali Mandar
Kota Tanjung Pinang
Dapatkan Layanan Surat Ijin Alat (SIA) untuk support Izin Usaha SBU TI502 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi
Indonesia No #1 Business Directory
Supported By
