Kamus Jasa Konstruksi

Contract Change Order (CCO) adalah dokumen perubahan kontrak yang diterbitkan ketika terjadi perubahan lingkup pekerjaan, volume, spesifikasi, harga, atau waktu...

Diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mencakup badan usaha, tenaga kerja bersertifikat (SKK), dan standar keselamatan (SMKK).

AHSP adalah dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill of Quantities (BoQ), mengacu pada standar seperti SNI dan Permen PUPR, agar estimasi biaya pr...

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah dokumen bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kemampuan usaha badan usaha jasa konstruksi. SBU diterbitkan oleh Lembaga...

Berbeda dari Shop Drawing (gambar kerja sebelum eksekusi), As-Built Drawing dibuat setelah pekerjaan selesai dan mencerminkan seluruh perubahan yang terjadi sel...

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi adalah bukti kompetensi dan kemampuan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi ke...

Audit teknis dilakukan untuk menilai kelayakan fungsi bangunan, sering menjadi syarat perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau sebelum renovasi besar.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan bertugas menyelenggarakan s...

BIM memungkinkan koordinasi antar disiplin (arsitektur, struktur, MEP) secara simultan, mengurangi bentrok desain (clash detection) sebelum konstruksi dimulai.

Penanggung Jawab Teknik (PJT) adalah tenaga ahli atau tenaga terampil yang ditunjuk dan bertanggung jawab secara teknis atas seluruh kegiatan usaha badan usaha...

BoQ disusun berdasarkan gambar kerja dan AHSP, digunakan dalam proses tender agar seluruh peserta menawar dengan referensi volume pekerjaan yang sama.

Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) adalah pengurus badan usaha jasa konstruksi yang bertanggung jawab secara hukum dan administratif atas seluruh kegiatan bada...

DED disusun setelah tahap desain awal (basic design) disetujui, dan menjadi dasar penyusunan BoQ serta dokumen tender.

Kualifikasi Badan Usaha adalah penetapan penggolongan kemampuan dan kompetensi badan usaha jasa konstruksi berdasarkan kriteria yang meliputi kemampuan keuangan...

Jika kontraktor wanprestasi, nilai jaminan pelaksanaan dapat dicairkan oleh pemilik proyek sebagai kompensasi kerugian akibat keterlambatan atau kegagalan penye...

Subklasifikasi dalam jasa konstruksi adalah pembagian lebih lanjut dari klasifikasi pekerjaan konstruksi berdasarkan jenis keahlian teknis yang lebih spesifik....

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) setelah pelaku usaha mendaftar melalui sis...

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah besaran nilai rupiah atas pekerjaan yang diperkirakan secara wajar, dengan memperhatikan data yang valid atas organisasi, s...

KDB menjadi salah satu syarat teknis dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) setempat.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya...

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan harga suatu pekerjaan yang dibuat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah rencana...

KKPR menggantikan izin lokasi/kesesuaian tata ruang lama, menjadi prasyarat sebelum pengajuan PBG untuk proyek konstruksi.

Land subsidence menjadi pertimbangan penting dalam desain pondasi, terutama di wilayah pesisir dan perkotaan padat seperti Jakarta bagian utara.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan rinci biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi, disusun berdasarkan gambar rencana,...