Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terbaru adalah indeks harga terbaru yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan, yaitu Kota Surabaya. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data indeks kemahalan konstruksi terbaru saat ini adalah keluaran tahun 2017, yang dihitung berdasarkan data harga triwulanan bulan Juli 2016, Oktober 2016, Januari 2017, dan April 2017. IKK tahun 2017 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2018.
Kebijakan otonomi daerah (Otoda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, https://www.pengadaan.web.id/2019/04/pengertian-indeks-pembangunan-manusia-ipm-dan-cara-menghitung.htmlIndeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.
Indeks Kemahalan Konstruksi
IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.
Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.
Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.
Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialahdengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarannya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan overhead cost dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity(BoQ) satu proyek yang sudah selesai.
Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka IKK suatu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota acuan dapat berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.
Selengkapnya untuk mendapatkan indeks kemahalan konstruksi tiap provinsi dan kabupaten/kota, silahkan kirimkan email ke indonesia.pengadaan@gmail.com, kami akan mengirimkan Indeks Kemahalan Konstruksi 2017 yang dikeluarkan oleh BPS.
 |
| Indeks Kemahalan Konstruksi |
Kebijakan otonomi daerah (Otoda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, https://www.pengadaan.web.id/2019/04/pengertian-indeks-pembangunan-manusia-ipm-dan-cara-menghitung.htmlIndeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.
Indeks Kemahalan Konstruksi
IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.
Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.
Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.
Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialahdengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarannya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan overhead cost dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity(BoQ) satu proyek yang sudah selesai.
Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka IKK suatu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota acuan dapat berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.
Selengkapnya untuk mendapatkan indeks kemahalan konstruksi tiap provinsi dan kabupaten/kota, silahkan kirimkan email ke indonesia.pengadaan@gmail.com, kami akan mengirimkan Indeks Kemahalan Konstruksi 2017 yang dikeluarkan oleh BPS.
Sumber:https://www.pengadaan.web.id/2018/09/indeks-kemahalan-konstruksi-terbaru.html
