Community Blog

Saat kamu mendengar kebijakan fiskal pasti akan terbayang akan sesuatu yang berhubungan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Jika berbicara mengenai stabilitas perekonmoian negara, maka tidak terlepas dari faktor utama instrumen kebijakan fiskal, yaitu pendapatan negara dari pajak dan juga pengeluaran/belanja negara. Mari kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.

Baca Juga: Ilmu atau pengetahuan apa yang didapat dari bekerja di proyek konstruksi?

Pengertian Kebijakan Fiskal

Apa yang dimaksud dengan kebijakan Fiskal (fiscal policy)? Definisi kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah agar perekonomian negara akan menjadi lebih baik dan lebih produktif dari yang sebelumnya. Pemerintah melakukan perubahan akan penerimaan berupa pajak serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah bagi belanja negara. Anggaran belanja negara diatur sedemikian rupa hingga menjadi kondisi yang sesuai dengan tujuan penyusunan APBN itu sendiri.

Tujuan utama kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah hampir sama dengan tujuan kebijakan moneter yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Kita ketahui jika tujuan kebijakan fiskal adalah kebijakan guna mengatur ekonomi negara dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan negara melalui pengaturan belanja juga pengaturan tingkat pajak negara. Namun kebijakan moneter sendiri adalah bertujuan guna mengatur ekonomi negara melalui pengaturan tingkat suku bunga juga pengaturan peredaran jumlah uang.

Baca Juga: Peraturan LKPP Nomor 29/2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur

Tujuan Kebijakan Fiskal

Dalam hal mencapai sasaran ekonomi yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara konsisten yang dibarengi dengan adanya lapangan kerja serta harga-harga yang selalu pada posisi stabil. Maka untuk itu pemerintah bertanggung jawab dalam membuat Undang-undang yang dapat menjaga warga negara pada posisi ekonomi yang stabil dan baik. Kebijakan fiskal ini sendiri juga diambil pemerintah dalam rangka memberi dampak kepada perekonomian negara dengan membuat kebijakan akan pengeluaran serta perpajakan. Inilah beberapa tujuan kebijakan fiskal.

1. Pertumbuhan ekonomi

Negara yang akan berdampak pada kecenderungan berkembangnya bisnis yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini tentu saja akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat keseluruhan sebagai pelaku berbagai usaha dan bisnis. Dengan kebijakan fiskal yang diambil maka pemerintah berupaya mengurangi pajak dengan menekan pajak lebih rendah sehingga masyarakat sebagai pelaku wajib pajak akan memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan. Hal ini tentu saja akan menaikkan pendapatan dari bisnis yang dijalankan serta adanya peningkatan investasi dan secara tidak langsung akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal inilah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.

2. Angka kesempatan kerja yang tinggi
Jika kestabilan akan bisnis dan pendapatan masyarakat semakin meningkat, tentu saja usaha dan bisnis yang dijalankan tersebut membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Dengan meningkatnya kemajuan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah maka pendapatan dari sisi bisnis dan usaha juga meningkat. Berlawanan dengan jika kurangnya kesempatan kerja maka akan sedikit uang yang dihasilkan dan sedikit pula uang yang akan dibelanjakan.

3. Tingkat kestabilan ekonomi
Dampak fluktuasi pada perekonomian sering membawa hal buruk bagi perekonomian negara. Hal ini juga menjadi alasan diberlakukannya kebijakan fiskal. Tentu saja hal ini disebabkan oleh ekonomi negara yang terkadang cenderung akan mengikuti bentuk ekspansi ekonomi secara  global.

Baca Juga: Apa yang membuat harga proyek manajemen konstruksi atau konsultan manajemen konstruksi mencapai angka milyaran?

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Adapun jenis dari kebijakan fiskal adalah ekspansif dan kontraktif. Kebijakan akan fiskal ekspansif ditujukan sebagai rangsangan bagi pertumbuhan ekonomi. Biasanya digunakan pada masa resesi dimana tingkat pengangguran yang tinggi serta rendahnya masa siklus bisnis. Jika ini terjadi maka akan memaksa pemerintah agar membelanjakan uang lebih banyak dan menurunkan pajak. Hal ini dilakukan agar jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat akan lebih banyak sehingga akan merangsang ekonomi dengan meningkatnya kemampuan belanja dari masyarakat.

Sementara kebijakan fiskal kontraksional diberlakukan pemerintah dalam mengurangi pertumbuhan ekonomi saat terjadinya inflasi yang tinggi. Kebijakan fiskal ini diambil dalam rangka memotong pengeluaran dan meningkatkan pajak yang tentu saja hal ini berbeda dengan kebijakan ekspansif.

Baca Juga: Rekrutmen 5 Pegawai Non PNS Dit. Penanganan Permasalahan Hukum LKPP untuk Semua Jurusan

Komponen Kebijakan Fiskal

Terdapat empat jenis komponen kebijakan fiscal yaitu:

1. Kebijakan akan pajak

Terdapat pemasukan bagi negara berupa pemasukan akan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Tentu saja dalam hal ini pemerintah berupaya menjaga agar pajak progresif berada pada jumlah yang banyak. Hal ini tentu saja dikarenakan perpajakan ini sangat penting terhadap perekonomian misalnya dengan tingginya tariff pajak maka dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli dan ini akan berimbas pada menurunnya angka produksi juga investasi. Namun sebaliknya jika tarif pajak lebih rendah maka dapat meningkatkan daya beli dan inflasi. Maka itu pemerintah perlu menyeimbangkan dan menerapkan tariff pajak yang sesuai dalam perekonomian.

2. Kebijakan akan pengeluaran

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah biasanya dilakukan pada sector-sektor pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan termasuk pembayaran hutang dan suku bunganya yang tentu saja pengeluaran dan belanja modal ini haruslah disiasati dengan sebuah kebijakan yang benar karena hal tersebut bergantung pada pendapatan dan belanja modal negara.

3. Kebijakan dalam investasi dan disinvestasi

Investasi domestic dan investasi asing sangat diperlukan guna mempertahankan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan stabil. Dengan meningkatnya arus modal yang masuk dari luar menjadikan ekonomi domestic dan ekonomi global dapat terintegrasi dengan baik

4. Pengelolaan utang atau surplus

Dalam hal pengelolaan defisit yang terjadi akibat pembelajaan yang lebih ketimbang pemasukan yang didapat oleh negara maka pemerintah harus dapat meminjam dari domestic dan asing. Atau dapat pula mencetak uang guna mengatasi defisit tersebut. Namun jika sebaliknya maka surplus lah yang terjadi dimana penerimaan pemerintah lebih dari yang dibelanjakan.