Community Blog

Lelang jabatan sebagian besar masyarakat bisa jadi kurang akrab dengan istilah tersebut. Selama ini, kita mengenal kata lelang adalah barang atau proyek. Reformasi birokrasi merupakan sebuah gebrakan baru dalam dunia birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan aparatur yang akuntabel serta memiliki syarat kompetensi dan prestasi kerja. Salah satunya yakni melalui lelang jabatan atau seleksi terbuka ini. Lelang jabatan atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka merupakan suatu sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme.

Baca Juga: 3 Tren Interior Rumah yang Akan Hits di 2021

Definisi Lelang Jabatan

Pada dasarnya Lelang jabatan atau sering disebut dengan istilah job tender ini bukan hal baru dalam perspekif administrasi publik. Dalam konsep New Public Management (NPM), lelang jabatan sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara Barat, dengan istilah yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan efisien Lelang jabatan merupakan katalis terciptanya good governance di dalam pemerintahan yang nantinya mampu memperkecil potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini dikarenakan rekrutmen jabatan dilakukan secara transparan, menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral dan kompeten melakukan seleksi.

Sistem ini akan menjadi salah satu pengungkit keberhasilan reformasi birokrasi baik di level pusat maupun daerah. Mekanisme lelang jabatan mampu mencegah terjadinya politisasi birokrasi, atau sikap pemimpin yang memilih pejabat bermodal suka dan tidak suka berdasarkan kesubjektifan dalam memilih. Stigma masyarakat bahwa PNS adalah sebuah comfort zone harus diubah menjadi sebuah competitive zone sehingga tercipta persaingan yang sehat diantara para pegawai. Dan, lelang jabatan adalah salah satu di antara pemicunya.

Mekanisme lelang jabatan dilakukan secara transparan dan selektif. Transparan karena dilakukan secara terbuka dan setiap orang yang memiliki syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia. Dan dikatakan selektif karena proses pelaksanaannya dilakukan melalui uji kompetensi ataupun fit and proper test.

Lelang jabatan mengubah paradigma pegawai, dimana pegawai yang berminat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi harus mengajukan dirinya untuk kemudian dibandingkan dengan kualitas calon pimpinan tinggi yang lain. Selain itu, instansi pemerintah sebagai pihak yang wajib melakukan lelang jabatan harus mempersiapkan diri melalui penyiapan perangkat lelang jabatan, baik peraturan pelaksanaannya, organisasi pelaksana lelang jabatan, hingga personil yang memiliki kualitas yang memadai untuk dipilih dalam lelang jabatan.

Baca Juga: Longi Solar Amankan Pasokan Polysilicon dari OCI Malaysia

Kelebihan dan Kekurangan Mekanisme Lelang Jabatan

Lelang jabatan merupakan suatu sistem pengangkatan pejabat yang belum tentu tercapainya reformasi birokrasi yang baik. Lelang jabatan tidaklah menjadi jaminan akan adanya suatu pencapaian yang diharapkan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dari sistem lelang jabatan yang akan kami jelaskan di bawah ini.

Kelebihan Menggunakan Sistem Lelang Jabatan

1. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Lelang jabatan memiliki kelebihan dalam rangka reformasi birokrasi yaitu untuk merekrut ataupun menempatkan pejabat eselon yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai, sebagaimana di atur di dalam pasal 19 dan 19 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas pertimbangan prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat objektif lainnya, sesuai pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
4. Dengan adanya sistem lelang jabatan, sudah barang tentu untuk pengisian jabatannya melalui fit and proper test, maka dengan adanya sistem dapat menciptakan persaingan positif dalam kinerja, sehingga nantinya akan tercipta pejabat yang berkompeten pada saat mengemban amanah jabatan mewakili rakyatnya. Selain itu, dengan adanya lelang jabatan dapat meningkatkan kualitas dan mutu kinerja di suatu daerah.
5. Pada saat dilakukan lelang jabatan, maka akan dilakukan assessment bagaimana track record kinerja pejabat tersebut. Oleh karena itu pula, kelebihan dari sistem lelang jabatan adalah penempatan pejabat yang bersih dan berkompeten pada saat menduduki suatu jabatan. 
6. Dengan adanya sistem lelang jabatan tentunya akan menghindari praktek pengisian jabatan yang merupakan “pesenan” dari pihak lain yang memiliki kepentingan dalam hal tugas dan wewenang dari jabatan tersebut.
7. Sistem lelang jabatan juga merupakan bentuk keterbukaan birokrasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintahan, sehingga “good governance” akan tercipta.
8. Lelang jabatan memberikan peluang yang memungkinkan semua PNS yang ingin berkarier berdasarkan kinerja dan prestasi kerja yang dimilikinya dan menghindari PNS menghabiskan masa depannya dengan sewenang-wenang dan tidak konsisten dalam kualitas kinerjanya.
9. Lelang jabatan dilakukan dengan seleksi terbuka dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel sehingga melahirkan pejabat yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 

Kekurangan Sistem Lelang Jabatan

1. Keabsahan lelang jabatan hanya didasarkan pada Surat Edaran KEMENPAN-RB yang apabila dikaji secara yuridis tidak memiliki koherensi dengan peraturan diatasnya atau tidak secara frontal berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. 
2. Mekanisme lelang jabatan cenderung akan menimbulkan keambiguan terhadap tugas dan peran dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang sebelumnya mengusulkan daftar calon pejabat kepada Walikota/Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
3. Dengan adanya sistem Lelang Jabatan ini akan menimbulkan keresahan di kalangan PNS, terutama PNS yang sudah golongan tinggi, karena dengan adanya fit and proper test yang begitu susah, banyak dari mereka yang sudah tidak hafal materi ujian, walau sudah diisi dengan pengalaman.
4. Lelang jabatan terkesan hanya menekankan pada kelengkapan syarat administrasi. Padahal syarat-syarat lain yang termuat dalam penjelasan tersebut tidak kalah pentingnya, dan hal tersebut hanya bisa diketahui apabila ada satu sistem pembinaan dan pengembangan karir pegawai yang jelas, yaitu manajemen karir yang terbuka secara keseluruhan proses dan bukan hanya terbuka pada saat lelang jabatan, sehingga nilai kedisiplinan, kesetiaan, pengabdian, kerjasama, dan dapat dipercaya dapat terekam dengan jelas selama proses manajemen karir.
5. Seleksi Sistem Lelang Jabatan sudah tentu memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang besar. Proses seleksi pastilah melibatkan berbagai lembaga terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan dan RB dan Perguruan tinggi.