Prive atau penarikan modal adalah salah satu istilah yang umum bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis ataupun para investor yang menanamkan modalnya di sebuah perusahaan. Investor memang dapat menarik modal yang telah[...]
Mungkin sebagian orang sudah paham soal Pajak Penghasilan (PPh), namun untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mungkin sebagian orang masih belum terlalu mengenalnya dan bahkan masih kebingungan soal yang satu ini. Dalam[...]
Dalam dunia bisnis, dikenal adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau SPPKP. Surat ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan para Pengusaha Kena Pajak. Dengan adanya[...]
Perkembangan otonomi daerah saat ini menuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SKPD, bisa meliputi Badan, Dinas, Kantor dan unit lainnya. SKPD ini merupakan instrumen[...]
PPK adalah singkatan dari Penjabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam merealisasikan belanja modal untuk membiayai penyelenggaraan[...]
Konsep Entitas bisnis membatasi data ekonomi pada sistem akuntansi dengan data yang terkait secara langsung dengan kegiatan akuntansi. Dengan kata lain, konsep jenis bisnis ini dipandang secara terpisah dari pemilik,[...]
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan APBN/APBD dapat menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah asal perencanaannya tepat serta pemanfaatannya efektif. Akselerasi pengadaan barang[...]
Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh,[...]
Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dibentuknya otonomi daerah. Dengan membentuk otonomi daerah, maka Kepala Daerah mempunyai hak dan wewenang untuk merencanakan mau seperti apa[...]
Ketentuan pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan suatu proses pelaksanaan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kepada[...]