LKPP: Meminimalisir Risiko, Pengelola Pengadaan Dihimbau Gandeng Biro Hukum dalam Merancang Kontrak

BY Nadia Puspitasari
DATE 04/09/2020

Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) R. Fendy Dharma Saputra mengatakan Biro Hukum Kementerian/Lembaga/PemDa/Institusi (K/L/D/I) dihimbau agar terlibat dalam pembuatan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sejak awal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir permasalahan apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari.

“Peran Biro Hukum diantaranya adalah membantu pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam membuat rancangan serta memahami isi kontrak, kemudian mendampingi pokja ULP dalam membuat keputusan penyelesaian sanggah. “ kata Fendy dalam kegiatan bertajuk “Peningkatan Kapasitas Stakeholder dan Pelatihan Hukum Kontrak” di Surabaya, beberapa waktu yang lalu.

Lebih jauh, Fendy mengatakan apabila pengelola pengadaan menghadapi permasalahan hukum, maka biro hukum berkewajiban untuk melakukan pendampingan. Hal ini diatur

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 115 Ayat (3) yang berbunyi “Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Acara Perdata Universitas Padjadjaran Eman Suparmanmengatakan, rancangan kontrak pengadaan barang/jasa bersifat sui generis atau bersifat spesifik/unik karena tidak hanya diatur oleh satu bidang hukum saja melainkan terkait sejumlah aspek hukum. Aspek hukum kontrak pengadaan barang/jasa yang perlu diketahui adalah aspek hukum perdata dan aspek hukum tata usaha negara. “(Maka dari itu) kontrak harus dibuat oleh orang yang cakap hukum”, kata Eman.

Pada aspek hukum perdata, istilah kontrak pengadaan barang/jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Maka dari itu, pelaksanaan kontrak antara kedua belah pihak pun perlu memiliki prinsip hukum yang berlaku. Prinsip tersebut adalah pacta sunt servanda (janji harus ditepati) dan privity of contract (para pihak yang terikat kontrak yang dapat memenuhi pelaksanaan kontrak).

Menurut Pakar Hukum Pidana Mudzakkir mekanisme hukum perdata dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran hukum kontrak pengadaan barang/jasa antara kedua belah pihak. “Pada saat setelah penandatanganan kontrak, maka gunakan hukum perdata. Selagi hukum keperdataan masih berlaku, maka tidak boleh masuk hukum pidana.”, kata Mudzakkir.

Sanksi pelanggaran hukum perdata adalah ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, hukum kontrak harus ada solusi di dalamnya. Diantaranya adalah musyawarah mufakat, mediasi, pengadilan perdata, dan sebagainya. Mudzakkir menyarankan kepada Biro Hukum untuk membuat kontrak secara detail, pasti dan serba mencakup agar terhindar dari pelanggaran hukum perdata.

Sumber: lkpp.go.id

Sumber:https://www.pengadaan.web.id/2017/10/lkpp-meminimalisir-risiko-pengelola-pengadaan-dihimbau-gandeng-biro-hukum-untuk-menyusun-kontrak.html

Tentang Penulis

Nadia - Penulis dan Blogger Ahli Konstruksi

Nadia adalah seorang penulis dan blogger yang telah mendedikasikan dirinya dalam dunia konstruksi. Dengan latar belakang pendidikan di bidang teknik sipil dan pengalaman bertahun-tahun bekerja di industri konstruksi, Nadia memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga manajemen proyek.

Sebagai seorang penulis, Nadia terkenal dengan kemampuannya menyampaikan informasi teknis yang kompleks menjadi mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Artikel-artikelnya selalu disertai dengan analisis mendalam dan contoh konkret, menjadikannya sumber informasi yang sangat berharga bagi profesional di bidang konstruksi maupun masyarakat umum yang tertarik pada topik ini.

Sebagai seorang blogger, Nadia aktif membagikan wawasan dan pengalamannya melalui blog pribadinya yang telah mendapatkan banyak pengikut setia. Topik-topik yang dibahas di blognya mencakup perkembangan terbaru dalam teknologi konstruksi, tips dan trik dalam manajemen proyek, serta studi kasus proyek-proyek besar di Indonesia dan dunia.

Tidak hanya menulis, Nadia juga sering diundang sebagai pembicara dalam seminar dan konferensi terkait konstruksi. Keahliannya dalam menyampaikan presentasi yang menarik dan informatif membuatnya selalu dinantikan dalam berbagai acara tersebut.

Dedikasi Nadia dalam dunia konstruksi tidak hanya terlihat dari tulisan-tulisannya, tetapi juga dari keterlibatannya dalam berbagai proyek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Melalui blog dan aktivitasnya, Nadia terus berusaha memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri konstruksi di Indonesia.

Dengan kombinasi pengetahuan teknis yang luas, kemampuan menulis yang luar biasa, dan dedikasi untuk berbagi ilmu, Nadia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penulis dan blogger paling berpengaruh di bidang konstruksi.

Community Blog

LKPP: Meminimalisir Risiko, Pengelola Pengadaan Dihimbau Gandeng Biro Hukum dalam Merancang Kontrak

Tentang Penulis