Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Umum dan Keuangan, kami membuka lowongan untuk tenaga pendukung keuangan (Non PNS) dengan posisi sebagai berikut:1. Staff Pendukung Umum (Sekretaris Unit Layanan[...]
Pengumuman Rekrutmen Pegawai Non-PNS Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP1. Staf Pendukung Umum (1 orang) Kode Lamaran: SPU-2018Ā Ā Tenaga yang dibutuhkan harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:Minimal[...]
Ilustrasi Pengurusan SIUP dan TDP, di salah satu Pelayanan Terpadu Kantor Lurah GondangdiaPengadaan.web.idPemerintah mengeluarkan keputusan untuk menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan[...]
Metode pemilihan penyedia merupakan salah satu dari proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan. Metode pemilihan penyedia menjadi tanggung jawab dari Pokja UKPBJ atau pejabat pengadaan dalam[...]
Sesuai dengan penjelasan Perlem No. 9 Tahun 2018, Harga Satuan Timpang adalah Harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil[...]
Pengadaan.web.id -Ā Sebelum Anda mempelajari lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain, sebaiknya Anda membaca dulu apa itu swakelola dan bagaimana pelaksanaannya[...]
Dengan terbitnya Perpres Pengadaan Barang/Jasa terbaru, maka proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan akan mengalami perubahan guna mencapai tujuan pengadaan yang lebih baik. Salah satunya adalah metode[...]
Ketentuan-ketentuan tentang dokumen yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Swakelola seperti halnya dengan dokumen yang dibutuhkan dalam mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan metode lainnya. Sayangnya[...]
Pengadaan.web.id -Ā Kisi-kisi soal ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan gambaran dari materi pelajaran yang akan diujikan. Simulasi ujian sertifikasi PBJP ini bisa dipergunakan oleh para[...]
Setiap kali memasuki awal Tahun Anggaran, Kepala Satuan Kerja Daerah harus segera membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Kepala Satuan Kerja Daerah tidak harus selalu menerbitkan Surat Keputusan setiap tahunnya, kecuali[...]