Tenaga Ahli Konstruksi adalah tenaga dengan sertifikat keahlian berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.Tenaga Ahli yang[...]
LPSE Nusa Tenggara Timur (NTT) dibentuk oleh Pemerintah Daerah NTT untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota kepada Portal[...]
Setelah diterbitkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terdapat beberapa reformasi pengadaan barang/jasa (PBJ) yang signifikan terkait beberapa aspek kebijakan PBJ yang meliputi Kelembagaan, Finansial, SDM, dan Perluasan[...]
Sistem LPSE sudah dimanfaatkan dan diaplikasikan di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Sistem LPSE K/L/PD di Sumatera Barat ini telah mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi[...]
Sama dengan jenis usaha yang lain, usaha pertambangan juga harus mengantongi izin dari pemerintah. Namun sayangnya sampai saat ini ada ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak memiliki status Clean and Clear (CnC).[...]
Pengadaan.web.id akan mengulas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan yang mana akhir-akhir ini menjadi suatu konsep pembangunan yang diterima oleh semua negara di dunia untuk mengelola sumberdaya alam agar tidak[...]
LPSE Gorontalo dibentuk oleh Pemerintah Daerah Gorontalo untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota Gorontalo kepada[...]
Terwujudnya masyarakat pancasilais berawal dari komunitas masyarakat grass root yang paling kecil, yakni dari keluarga. Kemudian berkembang lebih besar masuk ke dalam institusi pemerintahan, yakni wilayah kelurahan/desa.[...]
Sistem LPSE sudah dimanfaatkan dan diaplikasikan di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Barat (Kalbar). Sistem LPSE Kalbar ini telah mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam[...]
Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa telah terbit dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di situ tertera besaran gaji diterima Kepala Desa[...]