Building Information Modeling (BIM) adalah salah satu teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan Construction) yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3[...]
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D), pembangunan gedung merupakan termasuk pekerjaan konstruksi. Meskipun pada dasarnya pembangunan gedung harus dilaksanakan oleh pelaku Pengadaan yang[...]
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat dan disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri[...]
Berbicara terkait Material on Site (MOS) maka sangat erat kaitannya dengan pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi. Material on site (MOS) sendiri adalah biaya bahan ketika sampai di lapangan dengan satuan pembayaran adalah[...]
Dengan telah diundangkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi melalui[...]
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D), pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung negara bisa berupa pembangunan baru, perluasan, lanjutanย pembangunan bangunan gedung yang belum[...]
Komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara meliputi komponen biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi, dan[...]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi[...]
UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Pusat Keunggulanย Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan[...]
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal. Ada tiga prasyarat bagi pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan[...]