Jasa Konstruksi adalahย layanan jasaย keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pada lelang pengadaan[...]
Dalam dunia perekonomian, dividen merupakan sesuatu yang bukan asing untuk diketahui orang yang berkecimpung dalam bidang perpajakan. Kita tahu bahwa dividen adalah suatu hasil laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham[...]
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberlakukan kebijakan soal ketidakwajiban pengadaan melalui e-katalog. Pemberlakuan kebijakan ini seiring dengan semakin mapannya pelaksanaan praktik bisnis[...]
Sejak terbitnya UU Jasa Konstruksi terbaru, yaitu UU No 2 Tahun 2017 sebagai Pengganti UU Jasa Konstruski No 18 Tahun 1999, dapat kita lihat ketegasan pembagian badan usaha (kualifikasi) berdasar aspek Nilai, resiko dan[...]
Salah satu dokumen penganggaran adalah RKA. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana[...]
Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan efektif diberlakukan 1 Juli 2018. Sosialisasi terus dilakukan mulai dari narasumber yang mumpuni seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan[...]
Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu semangat presiden mengenai Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah penyederhanaan regulasi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pasal pada Perpres 16/2018[...]
Pengumuman Rekrutmen Pegawai Non-PNS Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP1. Staf Pendukung Umum (1 orang) Kode Lamaran: SPU-2018ย ย Tenaga yang dibutuhkan harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:Minimal[...]
Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2018 dan akan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Hal ini mengingat[...]
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 memberikan sinyal positif kepada UMKM bahwa Pemerintah mendukung sepenuhnya peningkatan UMKM di Indonesia sehingga diharapkan[...]