Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Kerja Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP Tahun Anggaran 2017, LKPP membuka Rekrutmen Tenaga Non PNS untuk posisi sebagai berikut :Verifikasi dan[...]
Sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan LKPP No. 3 Th 2017 untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyesuaian/inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, serta untuk melaksanakan[...]
Peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) diyakini akan semakin besar seiring akan diberlakukannya Perpres baru, Perpres No. 16 Tahun 2018, pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Dalam[...]
Dalam rangka mendukung tugas Layanan Publik ย dan tugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Tahun Anggaran 2017, Kami membuka kesempatan bagi calon pelamar untuk mengisi posisi sebagai Petugas Layanan[...]
Dalam mencapai dan mendukung tujuan yang telah ditetapkan dalam tugas unit organisasi Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP pada Tahun Anggaran 2017, dengan ini LKPP membuka rekrutmen tenaga tidak tetap (Non PNS), bagi pencari[...]
Belanja Barang Pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, misalnya belanja barang untuk keperluan kantor sehari-hari,[...]
Beberapa kasus dalam evaluasi penawaranย sering muncul akibat ketidaktahuan Pokja atau dikarenakan kurang detailnya penjelasan dalam dokumen teknis, misalnya permasalahan mengenai kewajiban melampirkan syarat SPT Pajak[...]
Calon penyedia/ kontraktor pada pekerjaan konstruksi/jasa lainnya wajib memiliki kemampuan dasar (KD) yang mencukupi sebelum ditetapkan sebagai pemenang tender. Kemampuan Dasar dipersyaratkan hanya untuk perusahaan Non[...]
LKPP mendorong seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang /jasa (PPBJ) untuk memenuhi standar-standar kompetensi guna memastikan pelaksanaan pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tuntutan[...]
Bicara tentang SiLPA (dengan huruf i kecil) maupun SILPA (dengan huruf i besar/kapital) akan selalu berhubungan dengan pembiayaan. Definisi SiLPA menurut Peraturan Pemerintah (PP) sendiri adalah Sisa Lebih Perhitungan[...]