LKPP mendorong seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang /jasa (PPBJ) untuk memenuhi standar-standar kompetensi guna memastikan pelaksanaan pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tuntutan[...]
Bicara tentang SiLPA (dengan huruf i kecil) maupun SILPA (dengan huruf i besar/kapital) akan selalu berhubungan dengan pembiayaan. Definisi SiLPA menurut Peraturan Pemerintah (PP) sendiri adalah Sisa Lebih Perhitungan[...]
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (Rakor ULP) Rabu Ā (06/09), di Yogyakarta dengan tajuk āULP Permanen Struktural sebagai Pusat[...]
Dulu singkatan PPHP adalah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, namun setelah terbitnya Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa PPHP merupakan akronim dari Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. PPHP[...]
Seluruh pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) ditargetkan telah besertifikat kompetensi pada 2023 mendatang. Target ini ditetapkanĀ LKPP untuk mendongkrak kinerja pengadaan nasional melalui perbaikan[...]
Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) R. Fendy Dharma Saputra mengatakan Biro Hukum Kementerian/Lembaga/PemDa/Institusi (K/L/D/I) dihimbau agar[...]
Di dalam proses penyelesaian pekerjaan, tidak sedikit penyedia yang lambat dalam mengerjakan proyek pekerjaannya. Pekerjaan masih berjalan beberapa persen, akan tetapi prestasinya lambat atau tidak sesuai dengan rencana[...]
Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi harus memperhatikan laba atau untung yang akan didapat oleh perusahaannya. Oleh karenanya para penyedia harus memperhatikan keuntungan yang akan didapat[...]
Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan Perpres terkait e-BudgetingPresiden Jokowi di Istana Negara kemarin secara resmi menyatakan rencananya membuat Perpres yang bisa membangun sistem e-planning (perencanaan[...]
Kerjasama Operasi atau yang biasanya disebut Joint OperationĀ dalam pengadaan barang/jasa bisa lebih dari 2 perusahaan yang melangsungkan usaha atau proyek infrastruktur pemerintah. Mengenai syarat KSO, dasar hukum dan tata[...]