Sesuai dengan penjelasan Perlem No. 9 Tahun 2018, Harga Satuan Timpang adalah Harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil[...]
Ketentuan-ketentuan tentang dokumen yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Swakelola seperti halnya dengan dokumen yang dibutuhkan dalam mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan metode lainnya. Sayangnya[...]
Setiap kali memasuki awal Tahun Anggaran, Kepala Satuan Kerja Daerah harus segera membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Kepala Satuan Kerja Daerah tidak harus selalu menerbitkan Surat Keputusan setiap tahunnya, kecuali[...]
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa yang berintegritas dan berkomitmen tinggi mewujudkan pengadaan barang/jasa yang kredibel untuk mengikuti[...]
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekejaan konstruksi jalan danĀ jembatan yang berkualitas serta mempertimbangkan perkembangan teknologi konstruksi di bidang jalan dan jembatan serta terbitnya norma, standar, pedoman,[...]
Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa didaerah. Peranan dan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah diperbaharui dengan diterbitkannya PP 12[...]
Bagi mahasiswa teknik sipil dan para pekerja konstruksi harus tahu istilah dari pengertianĀ Show Cause Meeting (SCM).Ā SCM secara deinitif diartikan sebagai Rapat Pembuktian. Dan yang akan kita bahas disini adalah Rapat[...]
Salah satu pendekatan yang dapat dipakai dalam mementukan bagian pekerjaan untuk kontrak yang tidak sederhana adalah dengan menggunakan milestone. Milestone, meunurut wikipedia, adalah salah satu tools dalam menajemen[...]
Istilah fraud triangle jika di dalam sebuah perusahaan dan pengadaan barang/jasa (PBJ) biasanya akan selalu berhubungan dengan bagaimana strategi mencegah kecurangan (fraud). Hipotesa yang paling terkenal mengenaiĀ fraud[...]
Sehubungan dengan berubahnya beberapa kali aturan atau regulasi PBJ ini, maka pemerintah melalui LKPP termasuk pers atau media cetak, elektronik, dan online, perlu melakukan sosialisasi massif atas Perpres PBJ yang baru ini,[...]