Hakim Agung bidang Pidana Gazalba Saleh meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak terlalu dini dan dengan mudahnya mentersangkakan pelaku Jasa konstruksi apabila terjadi kegagalan bangunan. Hal tersebut bisa[...]
Open Contracting dapat berfungsi sebagai monitoring, evaluasi dan media informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Open contracting juga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah dan masyarakat serta[...]
Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, selain membawa suasana baru pada dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, juga turut membawa warna baru pada regulasi[...]
LKPP menyempurnakan peraturan pemilihan badan usaha dalam konteks proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) melalui penerbitan Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana[...]
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Dalam penyusunan HPS Jasa Konsultansi, PPK memperhatikan dan memahami KAK[...]
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya, Penunjukan Langsung dapat diikuti oleh peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk menyampaikan[...]
Tender Cepat adalah proses pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan[...]
Hakim Agung, Gazalba Saleh, mengatakan, praktek pinjam-meminjam 'bendera' perusahaan yang lazim dipraktekkan oleh beberapa oknum rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia dapat dikenakan pasal pidana."Anda[...]
Pada kasus korupsi pengadaan e-KTP, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan statetement yang cukup menimbulkan persepsi yang salah bagi orang awam. Tjahjo Kumolo menyampaikan "ujung-ujungnya siapa dalangnya?[...]
Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Sebagai Instansi[...]