Berikut daftar nama kontraktor bidang BG005 - Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik

Ditemukan 34 perusahaan dengan bidang BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik dari berbagai kualifikasi di Kota Sukabumi.
CV. FITRAH JAYA ABADI
Grade: K
Asosiasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
CV. PUTRA PAKIDULAN
Grade: K
Asosiasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
CV. ATHALLAH TXL84
Grade: K
Asosiasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
CV. BINANGKIT
Grade: K
Asosiasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
CV. TATA BUMI
Grade: M
Asosiasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
CV. ARJUNO BANGUN PERSADA
Grade: K
Asosiasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
CV. AINI SARANA MANDIRI
Grade: K
Asosiasi : PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
CV. EKA MANDIRI
Grade: K
Asosiasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
CV. SURYA PERMATA AGUNG
Grade: K
Asosiasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)
Kota Sukabumi
Pelaksanaan
Showing 10 - 18 of 34

Tender dengan syarat sub bidang SBU BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik

PAGU: Rp. 264.150.000,00 (264,0 Jt)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
PAGU: Rp. 2.189.846.251.764,00 (2,0 T)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan
PAGU: Rp. 280.521.000,00 (281,0 Jt)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
PAGU: Rp. 45.000.000.000,00 (45,0 M)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
PAGU: Rp. 1.762.380.000,00 (2,0 M)
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Kementerian Kesehatan
PAGU: Rp. 221.886.000,00 (222,0 Jt)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
PAGU: Rp. 211.320.000,00 (211,0 Jt)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
PAGU: Rp. 10.000.000.000,00 (10,0 M)
DINAS KESEHATAN Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
PAGU: Rp. 6.650.000.000,00 (7,0 M)
DINAS KESEHATAN Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
PAGU: Rp. 40.773.447.000,00 (41,0 M)
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
PAGU: Rp. 15.712.500.000,00 (16,0 M)
RSJD SURAKARTA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
PAGU: Rp. 1.640.175.500,00 (2,0 M)
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Pemerintah Daerah Kota Palembang
PAGU: Rp. 6.350.000.000,00 (6,0 M)
Rumkit Tk II Pelamonia Dam XIV Hsn TNI AD Kementerian Pertahanan
PAGU: Rp. 1.300.000.000,00 (1,0 M)
DINAS KESEHATAN Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
PAGU: Rp. 116.224.479.500,00 (116,0 M)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ruang Lingkup BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik - Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangun(an) yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, konstruksi struktur bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan.

Penjelaan untuk bangunan Hiburan Publik adalah bangunan yang yang dibangun khusus untuk tempat hiburan dan dapat merombak ataupun penambahan bangunan yang sudah didirikan. Seperti bangunan bioskop, hall konser, nightclubs. 

Syarat struktur bangunan gedung

Sementara jika merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung haruslah memiliki struktur yang kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban.

Selain itu, terdapat 10 (sepuluh) persyaratan lain yang diatur dalam PERMEN tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Setiap bangunan gedung, strukturnya haruslah memenuhi persyaratan keselamatan (safety) dan persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya;
  • Setiap bangunan gedung haruslah memiliki kemampuan memikul beban yang telah diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, pengaruh korosi, jamur, maupun serangga perusak struktur bangunan gedung;
  • Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung baik dari sub struktur maupun struktur gedung haruslah diperhitungkan dalam memikul Gempa Rencana sesuai dengan zona gempanya;
  • Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan tidak terjadi keruntuhan dan masih dapat memungkinkan pengguna maupun pengunjung bangunan gedung untuk menyelamatkan diri;
  • Apabila bangunan gedung terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi fluktuasi, maka struktur bawah bangunan gedung harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut;
  • Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan gedung;
  • Perbaikan atau penguatan struktur bangunan gedung harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis bangunan gedung maupun konsultan terkait sehingga bangunan gedung selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur;
  • Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan gedung seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku;
  • Pembongkaran bangunan gedung dilakukan apabila bangunan gedung sudah tidak laik fungsi dan membahayakan pengguna maupun orang lain. Setiap pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan juga harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat beserta lingkungannya; dan
  • Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang yang sesuai.

Lalu bagaimana klasifikasi untuk Bangunan Hiburan Publik dalam  SBU ? Dibawah ini adalah informasi lengkapnya, sebagai berikut.

Klasifikasi : Bangunan Gedung
Kode : BG005
Sub Bidang : Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik
Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, nightclubs.

Syarat Pembuatan SBU BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik

Kode SBU BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik – SBU / Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. SBU diberikan untuk 3 jenis perusahaan yakni perusahaan pelaksana jasa konstruksi (Kontraktor), perusahaan pengawas dan perencana jasa konstruksi (Konsultan), dan perusahaan jasa konstruksi terintegrasi. Syarat-syarat untuk membuat SBU BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik adalah sebagai berikut :

  1. NIB(Fotocopy) dari OSS
  2. Akta perusahaan serta SK Kehakiman (Fotocopy)
  3. Domisili usaha yang dijalankan (Fotocopy)
  4. NPWP perusahaan (Fotocopy)
  5. TDP (Fotocopy)
  6. Kartu tanda anggota (KTA) dari asosiasi perusahaan.
  7. KTP para pengurusnya (Fotocopy)
  8. Pas foto berwarna dari direktur utamanya dengan ukuran 3 X 4.
  9. SKA Sertifikat keahlian atau SKT Sertifikat keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada kualifikasi badan usaha.
  10. Fotocopy dari ijazah tenaga ahli, KTP dari tenaga ahli, serta sertifikat keterampilan tenaga ahli serta daftar riwayat hidup.
  11. Daftar dari tenaga teknik atau tenaga ahli yang bekerja di perusahaan.
  12. Neraca serta laporan keuangan serta laporan pajak tahunan yang terakhir
  13. Daftar dari pengalaman kerja yang pernah dilakukan oleh perusahaan.


Update Syarat-syarat untuk membuat SBU BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 2024


Kualifikasi SBU Sub Bidang BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik

Perusahaan harus memiliki modal atau kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk kualifikasi kecil K1 sedangkan untuk kualifikasi menengah M1 harus memiliki modal atau kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Keterangan;
Untuk badan usaha berbentuk PT ; Nilai kekayaan bersih tersebut harus sesuai dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor didalam Akta Pendirian atau dbuktikan dengan adanya laporan keuangan.

Cari perusahaan dengan sub bidang BG005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik di:
Kota Tangerang Kota Medan Kota Surabaya Kota Jakarta Selatan Kota Makassar Kota Palembang Kota Jakarta Timur Kab. Manokwari Kota Bandung Kota Semarang Kota Banda Aceh Kota Pekan Baru Kota Jakarta Barat Kota Bandar Lampung Kota Bekasi Kota Samarinda Kota Jayapura Kota Pontianak Kota Padang Kab. Tangerang Kota Jakarta Pusat Kab. Bekasi Kota. Batam Kota Balikpapan Kota Jambi Kota Tangerang Selatan Kab. Sidoarjo Kota Kendari Kota Depok Kab. Bogor Kota Jakarta Utara Kab. Cilacap Kab. Garut Kab. Bandung Kota Serang Kota Kupang Kab. Kutai Timur Kota Banjarmasin Kota Manado Kab. Karawang Kab. Bojonegoro Kab. Kutai Kartanegara Kota Palu Kota Mataram Kota Ambon Kab. Banyuwangi Kota Cilegon Kota Dumai Kab. Jember Kab. Subang Kota Ternate Kab. Bengkalis Kota Bengkulu Kota Adm. Jakarta Selatan Kota Palangka Raya Kab. Pandeglang Kota Malang Kota Denpasar Kab. Tuban Kota Bontang Kab. Malang Kab. Sukabumi Kab. Kubu Raya Kab. Gresik Kab. Cirebon Kab. Sleman Kab. Ketapang Kab. Banyumas Kab. Merauke Kab. Indramayu Kab. Aceh Besar Kota. Tanjung Pinang Kab. Mimika Kab. Gowa Kota Bogor Kota Pangkal Pinang Kab. Lombok Tengah Kab. Cianjur Kab. Tegal Kab. Deli Serdang Kab. Sorong Kab. Brebes Kota Lhokseumawe Kab. Sumenep Kab. Teluk Bintuni Kab. Mamuju Kab. Ciamis Kota Tarakan Kab. Blitar Kab. Serang Kab. Bondowoso Kab. Fak-Fak Kab. Aceh Utara Kab. Jombang Kab. Tulungagung Kab. Jepara Kab. Majalengka Kab. Lombok Timur Kab. Banggai Kab. Bantul Kab. Morowali Kab. Kotawaringin Barat Kab. Sumedang Kab. Sampang Kota Cirebon Kota Adm. Jakarta Barat Kab. Pamekasan Kab. Berau Kota Sorong Kab. Kolaka Kab. Sintang Kota Gorontalo Kab. Muara Enim Kab. Jayapura Kab. Kudus Kab. Lamongan Kab. Grobogan Kab. Pati Kab. Kapuas Hulu Kab. Lombok Barat Kab. Nganjuk Kab. Sumbawa Kab. Kebumen Kab. Wonosobo Kab. Aceh Barat Kab. Trenggalek Kab. Jayawijaya Kab. Bandung Barat Kab. Sanggau Kab. Demak Kota Langsa Kota Tasikmalaya Kab. Bireuen Kota Adm. Jakarta Timur Kab. Situbondo Kab. Kampar Kota Banjar Baru Kab. Sarmi Kab. Blora Kab. Rokan Hilir Kab. Pasaman Barat Kab. Semarang Kab. Pesisir Selatan Kab. Paser Kota Lubuk Linggau Kab. Ponorogo Kab. Sumbawa Barat Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Sikka Kab. Pacitan Kab. Lebak Kab. Kuningan Kota Metro Kab. Gorontalo Kota Yogyakarta Kab. Tanah Laut Kab. Pasuruan Kab. Pidie Kab. Siak Kab. Manggarai Kab. Badung Kab. Indragiri Hilir Kab. Banjarnegara Kab. Sorong Selatan Kota Bima Kab. Tabalong Kab. Melawi Kota Surakarta Kab. Bulukumba Kota Adm. Jakarta Utara Kab. Musi Banyu Asin Kota Adm. Jakarta Pusat Kota Pekanbaru Kab. Poso Kab. Solok

Filter Data